Peneliti BRIN: Pembangunan Daerah yang Maju Butuh Inovasi dari Desa

Peneliti BRIN: Pembangunan Daerah yang Maju Butuh Inovasi dari Desa
Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro (kanan), Bersama Bupati Lumajang Indah Amperawati. (Foto : Kominfo Lumajang)

Lumajang-Spektroom : Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan, Pembangunan daerah yang inovatif tidak hanya dimulai dari tingkat kabupaten, tetapi juga dari desa. Hal tersebut disampaikan Siti Zuhro, saat menjadi narasumber dalam Semeru Corpu Lumajang Series 6 di Kantor Bupati Lumajang, Jumat (3/7/2026).

Menurut Siti Zuhro, desa yang mampu mengembangkan potensi lokal melalui berbagai inovasi akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kabupaten yang lebih maju, adaptif, dan memiliki daya saing.

"Jika ingin Lumajang menjadi kabupaten inovatif, maka desa-desa juga harus menjadi desa yang inovatif. Pembangunan desa akan lebih optimal apabila didukung kepemimpinan yang mampu menjadi penggerak perubahan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan daerah tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari kemampuan mengelola potensi daerah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, inovasi perlu menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kolaborasi, tata kelola yang adaptif, serta pemanfaatan potensi lokal sebagai penggerak pembangunan.

Melalui pendekatan tersebut, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat perekonomian lokal, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Semeru Corpu Lumajang Series 6 menjadi ruang berbagi pengetahuan bagi ASN untuk memperkaya perspektif mengenai pentingnya inovasi sebagai strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Sumber: Diskominfo Lumajang)

Berita terkait

Forum Koordinasi Penguatan dan Penggerakan Sistem Tata Kelola ALOKON Perkuat Tata Kelola ALOKON di Halmahera Barat

Forum Koordinasi Penguatan dan Penggerakan Sistem Tata Kelola ALOKON Perkuat Tata Kelola ALOKON di Halmahera Barat

Jailolo–Spektroom : Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan respons atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Maluku Utara memperkuat tata kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon). Penguatan tersebut dilakukan melalui Forum Koordinasi

Nanang Adrany, Rafles
NTB Optimistis Capai Target Pendapatan dan Perbaiki Tata Kelola APBD Perubahan 2026

NTB Optimistis Capai Target Pendapatan dan Perbaiki Tata Kelola APBD Perubahan 2026

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimistis target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun. Gubernur NTB M Iqbal menekankan sejumlah langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan, menata belanja, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Hingga 15

Marsam Putrangga, Julianto
ссс