Trending

Penerimaan Pajak DJP Jateng I Tumbuh 24,23 Persen, Capai Rp32,02 Triliun

Penerimaan Pajak DJP Jateng I Tumbuh 24,23 Persen, Capai Rp32,02 Triliun
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar menyampaikan perkembangan Penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mencapai Rp32,02 triliun hingga Oktober 2026 (Foto Karindra).

Semarang-Spektroom : Penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mencapai Rp32,02 triliun hingga Oktober 2026. Capaian tersebut tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi tersebut setara 77,04 persen dari target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp41,56 triliun. Bahkan, penerimaan yang terkumpul melampaui proyeksi sebesar Rp986,34 miliar atau 3,18 persen dari perkiraan Rp31,03 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar menyampaikan perkembangan tersebut dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026)

Menurut Arif, khusus Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun atau lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi bulan tersebut.

Berdasarkan jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp19,45 triliun, tumbuh 36,27 persen.

Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas mencapai Rp13,09 triliun atau tumbuh 30 persen.
Dari sisi sektor usaha, industri pengolahan masih mendominasi penerimaan dengan kontribusi Rp17,03 triliun atau 53,19 persen dari total penerimaan. Sektor ini mencatat pertumbuhan 33,3 persen.

Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang Rp6,43 triliun atau 20,07 persen, dengan pertumbuhan 20,4 persen. Adapun sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib berkontribusi Rp2,93 triliun atau 9,15 persen.

Di sisi lain, sektor aktivitas keuangan dan asuransi mengalami kontraksi 6,7 persen dengan penerimaan Rp1,07 triliun. Sektor konstruksi juga mengalami kontraksi 16,7 persen dengan realisasi Rp788,77 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Arif juga mengajak wajib pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026.

Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan dan periode yang ditentukan.
DJP berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman pajak.go.id atau Kring Pajak 1500 200.

Berita terkait

Antisipasi Banjir, Pemkot Surabaya Bersihkan Eceng Gondok di Kali Perbatasan

Antisipasi Banjir, Pemkot Surabaya Bersihkan Eceng Gondok di Kali Perbatasan

Surabaya-Spektroom : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengintensifkan pembersihan eceng gondok di Kali Perbatasan Surabaya-Sidoarjo untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Tumbuhan air yang memenuhi aliran sungai tersebut dikhawatirkan menghambat kelancaran air dan memicu genangan, terutama di kawasan Rungkut Menanggal. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Bian Pamungkas
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas,  Perlancar Mobilitas Warga dan Tekan Biaya Distribusi Hasil Pertanian

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas, Perlancar Mobilitas Warga dan Tekan Biaya Distribusi Hasil Pertanian

Lampung Tengah - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau progres rekonstruksi ruas jalan Bandar Jaya-Mandala di Kampung Bumi Setia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Penanganan ruas jalan sepanjang 11 kilometer dengan total alokasi anggaran Rp100 miliar tersebut kini telah mencapai progres 80 persen. Perbaikan ini diharapkan dapat memangkas

Anggoro AP