Penerimaan Pajak DJP Jateng I Tumbuh 24,23 Persen, Capai Rp32,02 Triliun
Semarang-Spektroom : Penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mencapai Rp32,02 triliun hingga Oktober 2026. Capaian tersebut tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut setara 77,04 persen dari target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp41,56 triliun. Bahkan, penerimaan yang terkumpul melampaui proyeksi sebesar Rp986,34 miliar atau 3,18 persen dari perkiraan Rp31,03 triliun.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar menyampaikan perkembangan tersebut dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026)
Menurut Arif, khusus Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun atau lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi bulan tersebut.
Berdasarkan jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp19,45 triliun, tumbuh 36,27 persen.
Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas mencapai Rp13,09 triliun atau tumbuh 30 persen.
Dari sisi sektor usaha, industri pengolahan masih mendominasi penerimaan dengan kontribusi Rp17,03 triliun atau 53,19 persen dari total penerimaan. Sektor ini mencatat pertumbuhan 33,3 persen.
Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang Rp6,43 triliun atau 20,07 persen, dengan pertumbuhan 20,4 persen. Adapun sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib berkontribusi Rp2,93 triliun atau 9,15 persen.
Di sisi lain, sektor aktivitas keuangan dan asuransi mengalami kontraksi 6,7 persen dengan penerimaan Rp1,07 triliun. Sektor konstruksi juga mengalami kontraksi 16,7 persen dengan realisasi Rp788,77 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Arif juga mengajak wajib pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026.
Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan dan periode yang ditentukan.
DJP berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman pajak.go.id atau Kring Pajak 1500 200.