Penguatan Tata Kelola Pengadaan Harus Dimulai Dari Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah

Bandarlampung - Spektroom: Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa harus diikuti oleh integritas, kepastian hukum, dan kualitas belanja dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/11/2026).

Marindo juga menyampaikan, bahwa pengadaan barang/jasa bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen penting yang menentukan kualitas belanja pemerintah dan keberhasilan pembangunan daerah.

Karena itu, setiap proses pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

“Belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sekdaprov Marindo menegaskan, penguatan tata kelola pengadaan harus dimulai dari komitmen pimpinan perangkat daerah.

"Kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan pengadaan selaras dengan perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh pelaku yang kompeten, diawasi secara efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi penggunaan anggaran maupun kualitas hasilnya" ujarnya lagi.

Menurut Marindo dinamika pelaksanaan pengadaan barang/jasa membutuhkan pemahaman regulasi yang utuh dan kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan.

Hal ini penting agar setiap tahapan pengadaan dapat dilaksanakan secara tepat, sementara berbagai persoalan dan pengaduan yang muncul dapat ditangani sesuai ketentuan serta kewenangan masing-masing pihak.

“Pengadaan barang dan jasa yang bersih, efisien, dan memberikan manfaat nyata tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja,” katanya.

Marindo menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum (APH), dan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan, memberikan dukungan hukum, serta memastikan penanganan pengaduan berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Marindo berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas berbagai persoalan konkret yang dihadapi para pelaku pengadaan di lapangan.

"Kehadiran LKPP diharapkan dapat memberikan penjelasan langsung mengenai regulasi dan penerapannya, sehingga para peserta memiliki pemahaman yang lebih utuh dalam menjalankan tugas" katanya berharap.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan, sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, dan menghasilkan belanja yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut diikuti oleh berbagai instansi dan bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan sekaligus menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan dan pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada sesi Diskusi dan konsultasi terungkap bahwa LKPP menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman transisi pelaksanaan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Regulasi ini diterbitkan untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah tetap berjalan lancar, seragam, dan memiliki kepastian hukum di tengah implementasi berbagai pengaturan baru.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada para pelaku utama pengadaan pemerintah, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kelompok Kerja Pemilihan, hingga Pejabat Pengadaan di seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan institusi lainnya.(@Ng).