Perkuat Integrasi dan Integritas, Wamen PANRB, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Ketua Ombudsman Tinjau MPP
Bali-Spektroom : Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman dan Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona meninjau langsung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan transformasi pelayanan publik berjalan secara nyata melalui penguatan integrasi layanan serta penegakan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung proses pelayanan yang diberikan berbagai instansi, berdialog dengan petugas pelayanan, serta menyapa masyarakat yang tengah mengurus berbagai keperluan administrasi. Kunjungan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi implementasi layanan yang terintegrasi sekaligus mengidentifikasi berbagai praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain.
“Integrasi dan integritas adalah dua fondasi utama dalam transformasi pelayanan publik. Integrasi memastikan masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan tanpa sekat antarlembaga, sedangkan integritas menjamin setiap layanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Keduanya harus berjalan beriringan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat,” ujar Wamen PANRB saat mengunjungi MPP Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung, Bali, Kamis (8/7/2026).
Ia menambahkan, transformasi pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan komitmen seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara layanan untuk membangun ekosistem pelayanan yang saling terhubung.
“Mal Pelayanan Publik bukan sekadar menghadirkan berbagai layanan dalam satu gedung, tetapi menjadi simbol perubahan cara kerja birokrasi yang semakin kolaboratif, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman menilai MPP merupakan salah satu wujud nyata reformasi birokrasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik semakin merata di seluruh Indonesia.
“Transformasi pelayanan publik harus dibangun di atas integritas. Pelayanan yang cepat harus tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat” ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengingatkan bahwa kemudahan pelayanan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Ombudsman akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan agar setiap masyarakat memperoleh layanan yang adil, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik agar seluruh layanan di Mal Pelayanan Publik memenuhi standar pelayanan, mencegah maladministrasi, dan memberikan kepastian bagi masyarakat” pungkasnya.
Diharapkan peninjauan ke MPP Gianyar dan MPP Badung menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi, responsif, dan berintegritas.(Eva. M/Humas MenpanRB)
