Pontianak Pimpin APEKSI Kalimantan, Edi Kamtono Usung Visi "Kalimantan Kota Masa Depan"
Spektroom – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan periode 2025–2028.
Pengukuhan berlangsung dalam Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan di Kota Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025).
Bagi Edi, amanah ini bukan sekadar jabatan baru, tapi juga bentuk kepercayaan pemerintah kota se-Kalimantan kepada Pontianak.
“Ini kebanggaan bagi kita, karena mendapat kepercayaan memimpin Komwil V,” ungkapnya.
Namun di balik kebanggaan itu, ia menegaskan ada tantangan besar yang harus dihadapi yakni Pemangkasan Dana Transfer Daerah dari pemerintah pusat cukup signifikan. Pontianak saja mengalami pengurangan hingga Rp223 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp125 miliar, Dana Bagi Hasil ikut dipotong, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bahkan nihil. Hanya DAK non-fisik yang sedikit naik sekitar Rp8 miliar, tapi tak mampu menutup defisit.
“Dengan kondisi ini, kita harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Tapi ruang fiskal makin terbatas karena kebijakan pusat, seperti pajak parkir diturunkan dan pajak rumah kos dihapus,” jelasnya.
Ia menekankan, kota-kota di Kalimantan sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Karena itu, forum APEKSI perlu menjadi wadah perjuangan bersama, agar pemerintah kota tetap bisa membangun meski tanpa sumber daya alam seperti tambang atau hutan.
Dalam kesempatan itu, Edi juga mengusung visi besar: “Kalimantan Kota Masa Depan,"
Menurutnya, visi ini adalah arah bersama untuk membangun kawasan perkotaan yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah transformasi pembangunan nasional.
“Kota-kota di Kalimantan harus bersinergi menghadirkan inovasi dan menjawab tantangan zaman, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Beberapa rekomendasi yang ia dorong di antaranya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum, serta pengendalian inflasi lewat pengawasan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, ia menilai program bantuan sosial harus dievaluasi secara berkala agar tepat sasaran.
Tak kalah penting, sektor UMKM juga perlu terus ditopang dengan akses permodalan, pelatihan, dan perluasan pasar digital.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Harus terus kita dorong supaya makin tangguh dan berdaya saing,” tegasnya.
Edi optimistis, jika kota-kota di Kalimantan maju, maka Indonesia juga akan ikut maju.
Ia berharap krisis ekonomi bisa berakhir pada 2026, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional mampu tembus di atas 6 persen pada 2027.
