Pramono: APBD Harus Berdampak pada Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Warga
Jakarta-Spektroom : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus tercermin dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks mengenai realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10/2026). Forum ini menjadi sarana bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memaparkan perkembangan keuangan daerah, kondisi ekonomi, serta capaian program pembangunan.
Hingga 30 September 2026, pendapatan daerah Jakarta tercatat Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun. Adapun total APBD DKI Jakarta tahun ini ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.
“APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan pajak daerah juga meningkat 1,59 persen secara tahunan menjadi Rp34,58 triliun.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun, Pramono meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian program tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, realisasi belanja masing-masing mencapai Rp4,99 triliun dari anggaran Rp9,27 triliun serta Rp4,28 triliun dari pagu Rp7,93 triliun. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial terealisasi Rp829,06 miliar atau 70,42 persen, antara lain untuk bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta.
Penguatan transportasi publik juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Realisasi anggaran program peningkatan kualitas dan cakupan transportasi terintegrasi mencapai Rp2,16 triliun.
Hingga September 2026, jumlah penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta mencapai 368,4 juta, meningkat 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta berencana memperluas penerima manfaat menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Cakupan layanan angkutan umum di Jakarta saat ini mencapai 93 persen.
Di sisi ekonomi, ungkapnya, Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,52 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026. Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus berada di level 150, sedangkan inflasi September tercatat 2,71 persen, lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
"Pemerintah DKI menjaga stabilitas harga melalui pasar murah, pangan bersubsidi, kerja sama pasokan antardaerah, serta penguatan distribusi pangan. Pada saat bersamaan, berbagai kegiatan berskala besar turut didorong untuk menggerakkan perdagangan, pariwisata, perhotelan, transportasi, dan UMKM," imbuhnya.
Ia, juga mengungkapkan, Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi Rp8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung. Sementara itu, Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp26,8 triliun dengan partisipasi 104 pusat perbelanjaan.
“Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi karena dampak berganda ekonominya luar biasa,” katanya.
Perbaikan juga terlihat pada indikator kesejahteraan. Persentase penduduk miskin Jakarta pada Maret 2026 turun menjadi 3,96 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 mencapai 5,79 persen.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang telah diikuti 6.720 peserta serta bursa kerja dengan melibatkan 214 perusahaan dan menyediakan 24.390 lowongan.
