Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan Prioritas Utama di Halmahera Barat

Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan Prioritas Utama di Halmahera Barat
Monitoring dan evaluasi Capaian Program Prioritas Nasional 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada Tenaga Lini Lapangan di Kabupaten Halmahera Barat (Foto:BKKBN Malut)

Spektroom — Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Maluku Utara melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Prioritas Nasional 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada Tenaga Lini Lapangan di Kabupaten Halmahera Barat, Jumat (24/10/2025)
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional (Pro-PN) yang bertujuan untuk memperkuat promosi dan implementasi intervensi 1.000 HPK di Provinsi Maluku Utara, serta mengoptimalkan pemanfaatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk penggerakan masyarakat.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat, Rosfince Kalengit, S.Kep, dan dihadiri Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara, Penyuluh Lapangan KB se-Kecamatan Jailolo, serta unsur pemerintah daerah setempat.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, dr. Victor Palimbong, M.K.M., AIFO-K, menyampaikan komitmen kuat untuk terus memperkuat implementasi Program 1.000 HPK di seluruh wilayah Maluku Utara sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Balita dan Anak, Rosfiati Thamrin, menyampaikan bahwa berdasarkan target nasional, sebanyak 38.978 keluarga di Provinsi Maluku Utara telah terpapar promosi 1.000 HPK. Khusus untuk Kabupaten Halmahera Barat, capaian promosi telah mencapai 100% dari target provinsi, yang menurutnya merupakan pencapaian luar biasa berkat kerja keras tenaga lini lapangan dan dukungan lintas sektor.
Dalam kesempatan yang sama, Rosfince Kalengit menegaskan bahwa keberhasilan program 1.000 HPK di Halmahera Barat merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, penyuluh KB, hingga masyarakat.
“Tercapainya program 1.000 HPK ini adalah hasil sinergi dan kesadaran bersama untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting,” tegasnya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pencapaian target 1.000 HPK di Maluku Utara.

Berita terkait

Darurat Air Bersih! Prof. Dr. Mahfudnurnajamuddin Bongkar Carut-Marut Tata Kelola PDAM

Darurat Air Bersih! Prof. Dr. Mahfudnurnajamuddin Bongkar Carut-Marut Tata Kelola PDAM

Makassar-Spektroom: Persoalan akses air bersih di Indonesia dinilai kian mengkhawatirkan. Di tengah target pemerintah mencapai layanan air minum layak bagi seluruh masyarakat, kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) justru masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Dr. Mahfudnurnajamuddin, yang juga menjabat

Yahya Patta, Buang Supeno
Untuk Menunjang Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Diperlukan Penguatan Regulasi Subtantif dan Teknis

Untuk Menunjang Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Diperlukan Penguatan Regulasi Subtantif dan Teknis

Makasar-Spektroom : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara interaksi sosial masyarakat. Media sosial yang awalnya dirancang untuk menghubungkan individu, kini menjadi sarana utama penyebaran informasi termasuk berita, opini dan interaksi personal. Meski demikian kemudahan tersebut juga menimbulkan dampak negatif antara lain munculnya berbagai tipologi tindak pidana baru yang berkaitan

Yahya Patta, Rafles