Program Prioritas Presiden Butuh Lebih Dari Sekadar visi, Namun Ekosistem Pendukung Yang Solid
Bandarlampung – Spektroom: Staff Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Yanyan Ruchyansyah, bersama sejumlah Kepala OPD dan Kepala Biro dilingkungan sekretariat Provinsi Lampung, mengikuti secara virtual Forum Strategi Nasional Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional dengan tema "Penguatan Kapasitas dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Derbasis Evidence" dari ruang Kerjanya, Selasa (30/6/2026).
Berbagai program-strategis Presiden perlu dikawal dengan bagaimana standar mutu, bagaimana membuat suatu kebijakan yang berkualitas, Pembentukan Lembagaan Administrasi Negara, yang salah satu dtugasnya adalah untuk mengembangkan kualitas kebijakan yang disusun oleh pemerintah.
Kebijakan prioritas presiden butuh lebih dari sekadar visi, namun juga ekosistem pendukung yg solid. Forum Strategis Nasional bertajuk "Membangun Ekosistem Polycy Advisory Nasional" menjawab dengan menghadirkan ahli, analis, & pemangku kebijakan dari seluruh Indonesia
Menurut Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufik, LAN bertugas menyusun indeks kualitas kebijakan di seluruh Indonesiasertamelihat perkembangan dari perbaikan-perbaikan kualitas kebijakan di Indonesia,sayangnya sampai hari ini baru sekitar 6 persen instansi pemerintah yang kategori paling top, unggul dalam arti memiliki kriteria kualitas di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian juga dalam peran serta masyarakat.
“Nah tentunya ini menjadi PR bagi kita, bahwa kebijakan yang tidak dipersiapkan dengan baik, belajar dari berbagai kasus yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia tentunya tidak akan menghasilkan sebuah hasil yang diharapkan. Kebijakan yang tidak dipersiapkan dengan baik, tidak memiliki kualitas yang baik maka ongkosnya pasti mahal,implikasi sosial mahal dan yang paling mahal adalah muncul ketidak percayaan dari masyarakat. Yang harus kemudian kita satukan dari sebuah ekosistem untuk mengawal kebijakan-kebijakan strategis Bapak Presiden. ”ujar Taufik, Selasa (30/6/2026).
Menurut Muhammad Taufik,ada 30 ribu lebih analis kebijakan di Indonesia merupakan sebuah network yang tentunya akan sangat potensial bagaimana kita bisa mengawal dari pusat sampai daerah kebijakan-kebijakan publik ini, namun idealnya kebijakan publik ini harus adaptif dengan berbagai teknologi yang ada, artficial intelligence, big data, internet of thing yang ini akan memudahkan kita mengelola pengetahuan secara bersama-sama.
“Sehingga menjadi sebuah cara kita memastikan kebijakan-kebijakan yang disusun ini bisa dilaksanakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, dan tentunya bisa dipertahankan dengan baik” tutup M. Taufik.
Sementara diforumyang sama Kepala Kantor Staff Kepresidenan Dudung Abdurahmansebagai Pembicarakuncimengangkat tema penguatan policy advisory dalam mendukung implementasi kebijakan prioritas presiden dan pembangunan nasional,mengatakan tantangan pembangunan nasional saat ini semakin kompleks. Dinamika geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, disrupsi teknologi, perubahan iklim, transisi energi hingga tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, menuntut pemerintah bekerja semakin cepat, adaptif, dan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Presiden Republik Indonesia telah menetapkan berbagai agenda prioritas nasional sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Agenda tersebut mencangkup penguatan ketahanan pangan, energi dan air, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan perlindungan sosial.
“Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan ataupun kelengkapan regulasi. Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Disinilah letak tantangan terbesar kita” ujar Dudung Abdurahman mengingatkan.
Dudung melanjutkan, seringkali kita memiliki kebijakan yang baik, tetapi implementasinya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Program telah dirancang dengan baik, anggaran telah dialokasikan, regulasi telah ditertibkan, namun hasil yang diterima masyarakat masih belum optimal. Inilah yang dalam berbagai kajian kebijakan dikenal sebagai policy delivery gap, yaitu kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kesenjangan tersebut muncul karena berbagai faktor, Pertama, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum selalu berjalan secara optimal. Tidak jarang kebijakan yang telah dirumuskan secara nasional menghadapi tantangan implementasi ketika diterjemahkan ke dalam konteks daerah.
Kedua, sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga masih memerlukan penguatan. Setiap institusi memiliki kewenangan, program, dan prioritas masing-masing tanpa koordinasi yang efektif kebijakan yang seharusnya saling mendukung justru dapat berjalan sendiri-sendiri.
Ketiga, kita masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar disusun berdasarkan data, bukti empiris, dan analisis yang comprehensive.
“Keputusan yang tidak didukung oleh data yang memadai berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang efektif, bahkan sulit diimplementasikan” tandas Dudung Abdurahman.(@Ng)
