Realisasi Penyaluran TKD Tahun 2025, Lebih Kecil Dibanding Dua Tahun Sebelumnya
Spektroom - Hasil kolaborasi data terkait dengan realisasi pendapatan Unaudited APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sampai dengan 31 Desember 2025, sebesar 95,33 persen. Sedangkan realisasi belanja Unaudited periode yang sama sebesar 88,11 persen.
Hal itu disampaikan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) - Simon Saimimah S.Tp, M.Si pada Virtual Meeting, Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kamis (8/1/2026).
"Realisasi baik pendapatan maupun realisasi belanja menunjukkan tren menurun, lebih jelasnya nanti akan kita lihat setelah audited dari BPKRI. Harapan kita bahwa target realisasi ini dapat melampaui tahun 2024" ujar Simon Saimimah berharap.
Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi kendala adalah terkait dengan pemenuhan syarat, transfer ke daerah, termasuk dengan durasi waktu atau deadline batas penyampaian dokumen syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Sementara diforum yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan - Askolani menjelaskan, berdasarkan evaluasi, realisasi penyaluran dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2025, mencapai Rp. 849 Triliun. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan 2024 dan 2023, namun lebih tinggi dibanding 2021 dan 2022.
Pencapaian realisasi ini, lanjut Askolani sangat berkaitan dengan langkah kebijakan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di Kementrian dan Lembaga.
Selain itu Kemenkeu juga menyalurkan tunjangan profesi guru sebagai Penguatan bersama Kemendagri dan Kemendiknasmen.
"Kita menyalurkan tunjangan profesi guru, langsung ke rekening guru Ini adalah reformasi penguatan kita bersama Kemendiknasmen dan tentunya disupport oleh Kemendagri bersama Kemenkeu, untuk bisa menjalankan langkah penguatan kebijakan pengalokasian PKD 2025 Khususnya untuk guru." ujar Askolani tanp menyebut.l nominalnya.
Disamping itu, lanjut Askolani, PKD 2025 juga terkait dengan pembentukkan badan hukum 83.000 lebih Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah diemanakan oleh Bapak Presiden
"Kemudian mengantisipasi kebijakan aktual di tahun 2025, yakni dampak bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, kita salurkan untuk Pemkab dan Pemko serta Pemprov sekitar Rp.2,25 triliun yang disalurkan langsung ke 3 Provinsi terdampak bencana yang terjadi di penghujung tahun" tutup Askolani.
Untuk diketahui Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, bersama Staf Ahli Gubernur Bid. Pemerintahan, Hukum & Politik, Staf Ahli Gubernur Bid. Ekubang, Kepala Badan dan Biro, serta beberapa Kabag di lingkungan sekretariat Daerah Provinsi Lampung, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Balai Keratun Kompleks Kantor Gubernur Lampung (@Ng).
