Riyanda Putra Ubah Arah APBD Sawahlunto 2026, Infrastruktur Kembali Jadi Andalan ditengah Ketergantungan Dana Pusat
Sawahlunto–Spektroom : Pemerintah Kota Sawahlunto mulai mengubah arah kebijakan fiskal pada Perubahan APBD 2026. Dalam Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS yang disampaikan dihadapan DPRD, Kamis (6/8/2026), Wali Kota Riyanda Putra menegaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam APBD murni.
Perubahan tersebut bukan sekadar penyesuaian administrasi. Secara fiskal, APBD Sawahlunto mengalami lonjakan cukup besar. Pendapatan daerah meningkat dari Rp485 miliar menjadi Rp595 miliar atau bertambah sekitar Rp110 miliar. Namun, kenaikan itu hampir seluruhnya ditopang oleh transfer pemerintah pusat dan provinsi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya naik sekitar Rp600 juta.
Kenaikan PAD yang relatif kecil menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas. Peningkatan tersebut bahkan terutama berasal dari penyesuaian target retribusi pelayanan kesehatan puskesmas, bukan dari ekspansi sektor ekonomi baru maupun optimalisasi pajak daerah.
Artinya, meskipun total APBD membesar, kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri belum mengalami perubahan signifikan. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi karakter utama keuangan daerah.
Namun demikian, pemerintah kota tampaknya memilih memanfaatkan momentum tambahan transfer tersebut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Hal itu terlihat dari lonjakan belanja modal yang meningkat drastis dari sekitar Rp12 miliar menjadi Rp94 miliar. Porsi terbesar diarahkan pada pembangunan jalan, jaringan dan irigasi yang melonjak menjadi Rp60,7 miliar, disusul pembangunan gedung serta pengadaan peralatan dan mesin.
Pilihan ini dapat dipandang sebagai langkah strategis. Selama beberapa tahun terakhir, infrastruktur menjadi salah satu keluhan masyarakat sekaligus prasyarat bagi pengembangan pariwisata, investasi, dan aktivitas ekonomi lokal.
Namun efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kualitas perencanaan dan kecepatan pelaksanaan proyek. Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa kenaikan belanja modal tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila serapan anggaran rendah atau proyek tidak memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai melakukan penataan struktur belanja. Belanja pegawai justru sedikit menurun, sementara belanja barang dan jasa meningkat untuk mendukung pelayanan publik. Belanja hibah, bantuan sosial, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) juga mengalami penyesuaian guna memperkuat respons terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi bencana.
Dalam pidatonya, Riyanda Putra menegaskan bahwa arah pembangunan 2026 tetap berfokus pada penguatan sektor pariwisata, pengembangan infrastruktur, digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Agenda tersebut cukup relevan dengan posisi Sawahlunto sebagai kota warisan dunia UNESCO yang tengah berupaya menghidupkan kembali ekonomi pascatambang melalui sektor jasa, budaya, dan pariwisata.
Meski demikian, pemerintah juga mengakui masih menghadapi tantangan besar, mulai dari inflasi, rendahnya konsumsi pemerintah, keterbatasan lapangan kerja, hingga kondisi geografis yang rawan bencana. Sebagai jawaban atas tantangan itu, pemerintah berharap dukungan anggaran pusat, peningkatan investasi, pengembangan produk unggulan, penyelenggaraan berbagai event, dan pembangunan infrastruktur mampu menjadi penggerak ekonomi baru.
Secara keseluruhan, perubahan KUA-PPAS 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto sedang mengambil strategi fiskal yang lebih agresif dengan memanfaatkan tambahan dana transfer untuk memperkuat belanja pembangunan. Strategi tersebut berpotensi memberikan dampak positif apabila mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun pekerjaan rumah yang tidak kalah penting adalah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD berbasis sektor produktif. Tanpa lompatan pada sumber-sumber pendapatan lokal, ruang gerak pembangunan Sawahlunto akan tetap sangat dipengaruhi kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS bersama DPRD kini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap tambahan rupiah dalam APBD benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur, tepat sasaran, serta mempercepat transformasi Sawahlunto menuju kota wisata, investasi, dan ekonomi kreatif yang lebih berdaya saing. (Ris1)
