Rp4,6 Miliar Uang Negara Raib dalam Proyek Bandara Ketapang, Lima Tersangka Segera Disidang
Pontianak-Spektroom : Penanganan kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, memasuki babak baru. Polda Kalimantan Barat resmi melimpahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Nilai kerugian negara dalam proyek yang bersumber dari APBN 2023 itu mencapai Rp4,6 miliar.
Pelimpahan tahap dua yang dilakukan jumat (13/11/2026) tersebut sekaligus menandai berakhirnya proses penyidikan kepolisian dan membuka jalan bagi perkara ini untuk segera disidangkan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin mengatakan, penyerahan perkara kepada jaksa penuntut umum telah dilakukan secara bertahap, yakni pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026.
"Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan," kata Burhanuddin.
Kasus ini menjadi sorotan karena proyek infrastruktur penerbangan dengan nilai anggaran Rp7,7 miliar tersebut diduga mengalami penyimpangan serius. Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), kerugian negara mencapai Rp4,6 miliar atau lebih dari separuh nilai proyek.
Pekerjaan yang dipersoalkan meliputi rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengerjaan marka pada Satuan Kerja Bandara Rahadi Oesman. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur penyedia jasa dan penyelenggara negara yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pengelolaan proyek.
Dari pihak perusahaan, tersangka masing-masing Direktur CV Bhadrika Abadi berinisial MAG, komanditer perusahaan MAF, serta pemilik manfaat atau beneficial owner berinisial HAP. Sementara dari unsur penyelenggara negara, polisi menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial ASD dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman berinisial AHA.
Salah satu bagian menarik dalam pengungkapan perkara ini adalah pengejaran terhadap HAP yang sempat melarikan diri. Sejak Juni 2026, HAP telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar.
Pelarian tersebut akhirnya berakhir pada Sabtu, 19 September 2026. Tim penyidik menangkap HAP di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah. Setelah ditangkap, tersangka dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
"Dari kelima nama tersebut, HAP sempat berstatus buron dan masuk DPO Polda Kalbar sejak Juni 2026. Pelarian HAP berakhir setelah tim penyidik meringkusnya di Stasiun Kereta Api Solo," ungkap Burhanuddin.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kelima tersangka juga dijerat ketentuan pidana dalam KUHP baru, yakni Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a dan c.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara minimal dua tahun hingga maksimal 20 tahun. Kini, setelah lima tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kejaksaan, proses hukum memasuki tahap penuntutan.
