Satpol PP Surabaya Segel 246 Kamar Rusunawa, Tiga Bangunan Kos Lima Lantai Ditertibkan
Surabaya- Spektroom : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan ratusan kamar rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) serta bangunan rumah kos yang melanggar ketentuan perizinan dan tata bangunan. Penertiban dilakukan untuk memastikan pemanfaatan hunian sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, mengatakan sebanyak 246 kamar di Rusun Tanah Merah telah disegel. Penyegelan dilakukan karena ditemukan penghuni yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa maupun mengalihkan hak penghunian kepada pihak lain.
"Kalau rusun kita kemarin ada 246 kamar rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan," kata Irna, Jumat (13/11/2026).
Selain penertiban rusunawa, Satpol PP juga menghentikan operasional tiga bangunan rumah kos di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo. Ketiga bangunan tersebut diketahui milik satu orang dan masing-masing memiliki lima lantai.
Dari tiga bangunan itu, dua di antaranya sudah beroperasi dan dihuni, sedangkan satu bangunan lainnya masih dalam proses pembangunan. Petugas menghentikan seluruh aktivitas di lokasi karena bangunan tersebut tidak dilengkapi perizinan.
Irna menjelaskan, pembangunan rumah kos hingga lima lantai di kawasan permukiman tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan aturan yang berlaku, bangunan rumah kos di kawasan tersebut dibatasi maksimal tiga lantai.
"Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di permukiman sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai," tegasnya.
Ketentuan tersebut, lanjut Irna, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak.
Pemkot Surabaya kini mengoordinasikan penanganan lebih lanjut dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembongkaran bangunan yang terbukti melanggar ketentuan.
"Di permukiman lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar," ungkapnya.
Penghentian aktivitas terhadap ketiga bangunan tersebut menjadi bagian dari penegakan aturan tata bangunan di Kota Surabaya. Pemkot juga memastikan bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan tidak melanjutkan pembangunan sebelum persoalan perizinannya diselesaikan.
