SDM Program Keluarga Harapan Lumajang Dilantik Jadi ASN Kementerian Sosial

SDM Program Keluarga Harapan Lumajang Dilantik Jadi ASN Kementerian Sosial
Para ASN PPPK SDM PKH Lumajang usai dilantik secara daring oleh Kementerian Sosial RI. (Foto : Dok. Kominfo Lumajang)

Spektroom – Wajah cerah melingkupi 150 Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Kabupaten Lumajang yang resmi diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Khusus Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Momentum bersejarah ini menjadi babak baru pengabdian mereka dalam memperkuat pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pelantikan dilakukan serentak secara daring oleh Kementerian Sosial RI, sementara para ASN PPPK dari Lumajang mengikuti prosesi di Aula Nararyakirana, Lantai 3 Kantor Bupati Lumajang, Jumat (3/10/2025).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan ucapan selamat sekaligus penegasan penting terkait tanggung jawab yang kini melekat pada para ASN PPPK.

“Hari ini wajah-wajah kalian tampak begitu bahagia. Namun, ingatlah bahwa kebahagiaan ini harus dibalas dengan pengabdian yang nyata. Syukur yang terbaik bukan dengan pesta, melainkan dengan bekerja lebih giat, profesional, dan penuh dedikasi demi rakyat,” tegas Bunda Indah.

Ia juga mengingatkan bahwa gaji dan hak yang diterima para ASN PPPK Kementerian Sosial relatif lebih besar dibandingkan PPPK daerah, bahkan hampir setara dengan PNS. Hal itu, menurutnya, harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Tidak perlu membuat nasi tumpeng atau perayaan berlebihan. Cara syukur yang sesungguhnya adalah bekerja lebih baik lagi, menambah keikhlasan, dan menjaga integritas,” imbuhnya.

Lebih jauh, Bunda Indah menekankan bahwa ASN PPPK bukan hanya status, tetapi amanah besar. Ia menegaskan bahwa mereka kini adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan berbagai program sosial sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Panjenengan semua adalah kaki tangan saya untuk membantu rakyat Kabupaten Lumajang. Dengan posisi ini, saya berharap saudara-saudara menjadi garda terdepan dalam mendampingi, menguatkan, dan memberdayakan keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.

Suasana haru menyelimuti ruangan ketika 150 SDM PKH resmi menyandang status ASN PPPK. Mereka terdiri dari 130 pendamping PKH, 16 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 3 pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos), serta 1 Pelopor Perdamaian. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan sosial yang lebih kokoh di Lumajang.

Pelantikan ini tidak hanya menandai pengakuan pemerintah terhadap dedikasi para SDM PKH selama ini, tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai agen perubahan sosial. Dengan status baru sebagai ASN PPPK, mereka diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih berkelanjutan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan tugas mulia untuk memastikan rakyat Lumajang benar-benar merasakan kehadiran negara,” pungkasnya. (Yul)

Sumber: Kominfo Lumajang

Berita terkait

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Makassar-Spektroom : Seminar Nasional berthemakan "Politik Dinasti dan Dinasti Politik dalam Sistim Demokrasi : Suatu Keniscayaan VS Pemasungan Hak Demokrasi Rakyat untuk dipilih sebagai Pejabat Publik" dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya di Auditorium Prof Dr. Hj. Yuyun Moeslim Tahir, Rabu 6 Mei 2026. Seminar yang hadidiri Dekan

Yahya Patta, Rafles
Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Bukittinggi-Spektroom : Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap empat pekerja outsourcing di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mencuat dan kini menjadi perhatian publik. Para pekerja yang sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) setempat itu memilih menempuh jalur pengaduan untuk mencari keadilan atas nasib yang mereka alami. Kasus ini bermula ketika keempat

Wiza Andrita, Rafles
Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Dharmasraya-Spektroom : Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, guna memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu pada tahun ajaran baru 2026. Instruksi percepatan ini disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja ke

Riswan Idris, Rafles