SE2026 Mulai April, BPS Kalteng Kebut Persiapan Pendataan Dunia Usaha
Palangka Raya – Spektroom: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mematangkan langkah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui rapat tim pelaksana di Ruang Vicon BPS Kalteng, Rabu (25/2/2026). Pendataan dijadwalkan berlangsung April hingga Juli 2026.
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, menegaskan sensus ini menjadi pijakan penting membaca wajah ekonomi daerah secara utuh.
“SE2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah. Data yang dihasilkan akan menggambarkan kondisi riil dunia usaha secara menyeluruh,” ujarnya.
SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang digelar setiap sepuluh tahun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Cakupannya meliputi seluruh kegiatan ekonomi hingga level administrasi terkecil, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.
Dalam paparannya bersama Statistisi Ahli Madya Muhamad Taufiqurrahman, dijelaskan bahwa sensus tak sekadar menghitung jumlah usaha. Struktur ekonomi, produktivitas, daya saing, ekonomi digital hingga ekonomi lingkungan ikut dipotret. Data yang dihimpun mencakup identitas usaha, NIB, tenaga kerja, penggunaan internet, hingga pendapatan, pengeluaran, dan aset per 31 Desember 2025.
BPS juga memberi penekanan khusus pada partisipasi UMKM yang mendominasi struktur usaha.
“Jika UMKM terdata dengan baik, maka kebijakan pemerintah akan semakin tepat sasaran, baik dalam bentuk bantuan, pembinaan, akses pembiayaan, maupun pengembangan ekosistem usaha,” tambahnya.
Pendataan akan dilakukan melalui pengisian daring (CAWI) untuk usaha besar dan metode door to door bagi UMKM serta usaha lainnya. BPS memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya disajikan dalam bentuk agregat.
BPS Kalteng berharap dukungan Pemerintah Provinsi melalui Surat Edaran Gubernur serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan SE2026 berjalan lancar. Dengan basis data yang kuat dan akurat, arah pembangunan ekonomi diharapkan lebih presisi dan berkelanjutan.
(Polin Alqinaya)
