Trending

Sebanyak 109 Buruh Tani Tembakau di Lumajang Terima BLT DBHCHT

Sebanyak 109 Buruh Tani Tembakau di Lumajang Terima BLT DBHCHT
Para buruh Tembakau di Lumajang menerima BLT DBHCHT. (Foto: Diskominfo Lumajang)

Lumajang-Spektroom : Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026. Bantuan itu diterima 109 buruh tani tembakau di Kecamatan Candipuro, di Balai Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, Selasa (3/11/2026) pagi. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bersumber dari penerimaan negara atas cukai produk hasil tembakau. Sebagian dana tersebut dikembalikan kepada daerah untuk dimanfaatkan melalui berbagai program, termasuk dukungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor tembakau.

“Dana DBHCHT ini berasal dari cukai hasil tembakau yang ditanam dan diproduksi oleh masyarakat, kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya agar sebagian manfaat dari penerimaan DBHCHT dapat dirasakan melalui program bantuan langsung tunai,” ujarnya.

Ia menegaskan, buruh tani tembakau memiliki peran penting dalam rantai produksi, mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga pengolahan awal daun tembakau. Dukungan kepada kelompok pekerja tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian tembakau.

Bupati berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meski nilainya tidak menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi, bantuan tersebut diharapkan memberi manfaat nyata bagi keluarga penerima.

“Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi kami berharap manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh keluarga penerima. Semoga dapat membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Bunda Indah juga mengingatkan bahwa bantuan tunai merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam mendukung masyarakat. Karena itu, penerima diharapkan menggunakan bantuan sesuai kebutuhan dan menjadikannya sebagai penopang ekonomi keluarga.

Dari total 109 penerima, sebanyak 4 orang berasal dari Desa Candipuro, 15 orang dari Desa Jarit, 3 orang dari Desa Jugosari, 3 orang dari Desa Kloposawit, 31 orang dari Desa Penanggal, 1 orang dari Desa Sumberejo, dan 52 orang dari Desa Tumpeng.

Melalui penyaluran BLT DBHCHT ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dukungan sosial bagi buruh tani tembakau dapat membantu mengurangi kerentanan ekonomi sekaligus memastikan manfaat dana bagi hasil cukai dirasakan oleh masyarakat yang berkontribusi dalam sektor tersebut. (Sumber:  Diskominfo Lumajang)

Berita terkait

KAI Daop 5 Perpanjang Peron Stasiun Sidareja, Siapkan Layanan KA Pangandaran Mulai Desember

KAI Daop 5 Perpanjang Peron Stasiun Sidareja, Siapkan Layanan KA Pangandaran Mulai Desember

Cilacap-Spektroom ; Stasiun Sidareja, Kabupaten Cilacap, mulai dikembangkan untuk mendukung peningkatan layanan kereta api, termasuk rencana perpanjangan relasi KA Pangandaran dari Gambir hingga Sidareja yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Desember 2026. Pengembangan fasilitas dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus mempermudah mobilitas penumpang. Selama

Bian Pamungkas
Kemenkop Perkuat Landasan Hukum Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Kemenkop Perkuat Landasan Hukum Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Jakarta – Spektroom : Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian kini telah mencapai sekitar 80 persen. Hal itu disampaikan Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi dalam acara Penandatanganan perjanjian kerja sama antara kemenkop dengan BSK Hukum Kementerian Hukum dan Dialog Kebijakan ‘Interoperabilitas Sistem Kebijakan di Bidang Koperasi Melalui Forum Komunikasi

Nurana Diah Dhayanti
Audensi dengan Wamenkes Gubernur Maluku: Renovasi RSUD Haulussy dan 141 Puskesmas

Audensi dengan Wamenkes Gubernur Maluku: Renovasi RSUD Haulussy dan 141 Puskesmas

Jakarta-Spektroom: Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat melakukan audiensi resmi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) II Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru