Sekdaprov Marindo Ikuti Rakor TPID Secara Virtual Bersama TPID Provinsi Lampung
Bandar Lampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, Senin 13 Juli 2026, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026.
Rakor tersebut dirangkai dengan Kenaikan Harga Ikan Segar yang Tersebar di Pemerintah Daerah, Progres Pendataan Sensus Ekonomi dan Rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 2026 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian.
Dalam keterangannya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan Sejak dibangunya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Februari 2025, hingga 10 Juli 2026, BPS telah memutakhirkan data versi ke 3 dan terekam ada 290,1 juta individu dan 95,9 juta keluarga.
"Kami telah melakukan pemutahiran tujuh kali per 10 Juli 2026, mengeluarkan versi ketiga 2026 dimana berdasarkan hasil pemutahiran ini DTSN adalah berjumlah 290,1 juta record individu dan 95,9 juta record keluarga" ujar Amalia Adininggar, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, salah satu sumber pemutahiran data tersebut merujuk pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos dan di update dari Kemendikti dan data Mustahik Baznas.
Selain itu BPS juga menggunakan pemutahiran data dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan data Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari TAPERA.
"Ground check PBI tahap 2 ini juga kami jadikan sebagai bagian dari pemutahiran DTSEN dan juga verifikasi siswa sekolah rakyat sebagai bagian dari proses updating atau pemutahiran" terang Adininggar.
Amalia Adininggar melanjutkan ada beberapa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota aktif ikut melakukan pemutahiran DTSEN, seperti Pemerintah Kota Surabaya, Pemprov Nusa Tenggara Timur, Pemkab Nunukan, Bojonegoro, Halmahera Barat dan Probolinggo.
"Mereka melakukan proses pemutahiran lalu memberikan datanya kepada BPS, lalu kami input cleaning menjadi bagian dari sumber datauntuk pemutahiran DTSEN Versi 3 Tahun 2026" terang dia lag.
Sementara di forum yang sama Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan melalui DTSEN Bansos semakin tepat sasaran. Pada Triwulan 2 tahun 2026, seluruh penerima PKH dan sembako sudah berada di Desil 1-4, sudah tidak ada lagi yang di luar DTSEN.
Sedangkan untuk PBI - JKN, per April 2026, penerima di luar DTSEN turun menjadi nol, namun penerima Desil 1-5 terus mengalami kenaikan, sementara desil 6-10 menurun.
"Dan sisanya itu pun karena bayi baru lahir dan masa transisi reaktivasi. Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran. Sementara kontribusi daerah dalam pemutakhiran makin hari makin nyata. Per 12 Juli, total pemutakhiran melalui Kementerian Sosial mencapai 20 juta lebih keluarga penerima panfaat, 5,5 juta di antaranya melalui Pemda" rinci Gus Ipul menerangkan.
Khusus yang terbesar dari Pemprov Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul Pemprov Jawa Timur serta Kabupaten Bekasi & Kota Bekasi menjadi kota paling aktif.
"Ini contoh yang harus kita dorong merata ke seluruh provinsi dan kabupaten-kota. Dan sekaligus penanda, tanpa Pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa optimal." katanya lagi.
Untuk diketahui, TPID Lampung mengikuti Rakor tersebut secara Virtual dari Ruang Command Center lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, kompleks kantor Gubernur Lampung di Bandar Lampung, bersama anggota Forkopimda, Inspektur pada Inspektorat provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik serta sejumlah Kepala Dinas dan Badan terkait.(@Ng).
