Sekolah Rakyat Hadir di Limapuluh Kota, Langkah Nyata Pemerintah Wujudkan Pendidikan Tanpa Sekat
Spektroom - Pemerintah Pusat kembali memperluas jangkauan program Sekolah Rakyat di Sumatera Barat dengan menambah satu lokasi baru di Kabupaten Limapuluh Kota.
Kepastian ini diperoleh setelah pertemuan antara Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Limapuluh Kota dan Bupati Solok dengan jajaran Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, 11 November 2025.
Menurut Vasko, tambahan lokasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di daerah. Sebelumnya, program serupa juga telah disetujui untuk dibangun di Kabupaten Dharmasraya.
“Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, Sumbar mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Dharmasraya, kini juga di Limapuluh Kota,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis merupakan kunci utama percepatan pelaksanaan program nasional. Dalam pandangannya, koordinasi yang efektif bukan hanya formalitas, tetapi menjadi wujud perjuangan nyata untuk mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tutur Vasko.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam memastikan kelancaran setiap tahap pembangunan di lapangan.
Bupati Limapuluh Kota, Safni, menyambut baik penetapan daerahnya sebagai lokasi baru pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini menjadi peluang besar untuk membuka akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera.
“Program ini sangat berarti bagi anak-anak kami. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk dalam desil 1–2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah ini berkonsep berasrama penuh dan mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung oleh negara.
Setiap unit pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup ruang belajar, asrama, serta berbagai fasilitas penunjang.
Dengan tambahan di Kabupaten Limapuluh Kota, kini Sumatera Barat memiliki lima titik pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing dua di Kota Padang, satu di Kabupaten Solok, satu di Dharmasraya, dan satu di Limapuluh Kota. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju pemerataan pendidikan di Ranah Minang.
