Selaraskan Faham Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Bapenda Lampung Gelar Rakorda SAMSAT
Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pembenahan menyeluruh pada sistem operasional Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh wilayah Lampung
Birokrasi layanan perpajakan diarahkan agar berjalan makin ringkas, cepat, ramah, transparan, serta memberi kepastian waktu bagi para pemilik kendaraan.
Hal itu ditegaskan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa, 22 September 2026.
Forum tahunan mempertemukan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian Daerah Lampung, serta PT Jasa Raharja guna menyelaraskan langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Gubernur Mirzani memaparkan, loket Samsat melayani rata-rata 5.000 warga setiap hari. Interaksi tatap muka dalam skala besar dinilai menjadi cermin utama yang langsung membentuk pandangan masyarakat terhadap mutu kinerja birokrasi pemerintah.
"Bila 5.000 orang merasa puas, mereka akan bercerita hal baik. Sebaliknya jika pelayanan mengecewakan, cerita negatif yang akan menyebar ke mana-mana hingga membentuk citra buruk pelayanan publik,” ujar Mirza, Selasa (22/9/2026).
Mirza meminta jajaran aparatur tidak buru-buru menyalahkan rendahnya kesadaran warga dalam menyetor kewajiban pajak bila loket pembayaran masih dinilai berbelit. Koreksi fundamental wajib bermula dari keikhlasan aparatur negara untuk benar-benar hadir melayani kebutuhan masyarakat.
"Abdi negara pada hakikatnya pelayan. Tugas negara melayani rakyat, ya kita pelayan. Bukan disuruh menerima setoran uang semata, melainkan wajib memberi pelayanan terbaik,” tegasnya.
Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tulang punggung utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat Lampung bertumpu pada roda pertanian tanpa sokongan royalti tambang bernilai besar.
Penerimaan PKB dialokasikan langsung untuk membiayai perbaikan serta pemeliharaan jaringan jalan provinsi sepanjang 1.700 kilometer dengan perkiraan kebutuhan anggaran menembus Rp. 43 triliun.
Besarnya tanggung jawab pembiayaan infrastruktur membuat gubernur mengingatkan seluruh petugas pendapatan daerah agar bekerja optimal. Langkah digitalisasi dan pemangkasan alur birokrasi terus dipacu guna menyongsong target pembangunan tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Saipul menerangkan, rapat koordinasi diposisikan sebagai ruang strategis menyatukan cara pandang antar instansi pembina.
Upaya bersama difokuskan untuk mematangkan penerimaan opsen pajak daerah, bea balik nama kendaraan, asuransi kecelakaan, hingga penerimaan negara bukan pajak lewat pemanfaatan teknologi digital.
"Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi Capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional," ujar Saipul.
Saipul berharap Rakorda bisa menghasilkan kesamaan langkah dalam memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan potensi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP melalui sinergi dan kolaborasi seluruh unsur Samsat di Lampung. (@Ng).
