Trending

Sensus Ekonomi (SE) 2026 Sasar UMKM dan Bisnis Digital, BPS Kota Padang Lakukan Pendataan Door to Door

Sensus Ekonomi (SE) 2026 Sasar UMKM dan Bisnis Digital, BPS Kota Padang Lakukan Pendataan Door to Door
BPS Kota Padang mensosialisasikan Sensus Ekonomi kepada pejabat Dinas dan Instansi terkait di Kota Padang. (Foto: Diskominfo Kota Padang)

Padang–Spektroom : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang terus mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan segera digelar. Diantaranya melalui pertemuan yang dilaksanakan di Kantor BPS Kota Padang, Rabu (22/4/2026).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Kota Padang, Dessi Febriyanti,bOPD di lingkungan Pemko Padang, seperti Diskominfo, Dispusip, BKPSDM, Disdukcapil, dan OPD berbasis pelayanan.

Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Padang, Babussalam Citra Rossa menjelaskan bahwa SE yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur ekonomi secara menyeluruh, termasuk mencakup sektor pertanian yang kini menjadi bagian dari pendataan dasar nasional.

​Berbeda dengan periode sebelumnya, SE 2026 akan memberikan perhatian besar pada pelaku UMKM dan bisnis online yang dikelola dari rumah.

Pendataan akan dilakukan dengan metode door-to-door atau kunjungan langsung ke rumah warga untuk memastikan aktivitas ekonomi digital yang tidak terlihat secara fisik tetap terdata dengan akurat.

"Hal ini penting mengingat data SE 2016 menunjukkan bahwa hampir 97 persen struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh usaha skala mikro dan menengah," katanya.

​Pelaksanaan lapangan dibagi menjadi dua tahap, yakni pendataan untuk usaha skala menengah dan besar pada Mei 2026, disusul pendataan skala rumah tangga dan mikro pada Juni 2026. Seluruh petugas yang turun ke lapangan dipastikan akan membawa surat tugas resmi dan tanda pengenal (ID Card) guna memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

​Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi selama sepuluh tahun ke depan, termasuk program bantuan dan pendampingan bagi UMKM.

"Kami mengajak warga Padang untuk memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada petugas, karena partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan Kota Padang yang lebih maju dan sejahtera," katanya. (RRE/Raju/Taufik)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno