Sleman Dievaluasi Tim Pusat untuk Penilaian Kabupaten Terbaik Bidang Sanitasi
Sleman-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Sleman menerima kunjungan Tim Penilaian dan Verifikasi Lapangan dalam rangka pemilihan kabupaten/kota terbaik dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi, Senin (26/10/2026). Penilaian ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kualitas layanan sanitasi sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaannya.
Tim diterima Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dan jajaran perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Sembada, Setda Kabupaten Sleman.
Verifikasi lapangan dilakukan di dua lokasi, yakni Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Donokerto, Kapanewon Turi, dan TPST Madurejo, Kapanewon Prambanan.
Tim penilai dipimpin Ir. Dwityo Akoro, MURP, selaku pemerhati sanitasi dan anggota tim penilai. Turut hadir tim Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin Nuzulina Ilmiaty Ismail, S.T., M.T., Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Sanitasi.
Dalam sambutannya, Bupati Harda Kiswaya mengapresiasi kunjungan tim pusat. Ia berharap proses verifikasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Harda mengakui, peningkatan cakupan layanan sanitasi aman dan pengelolaan lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan. Karena itu, masukan dan rekomendasi tim penilai diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta keberlanjutan pengelolaan sanitasi di Sleman.
Ia juga memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemkab Sleman, di antaranya meningkatkan akses sanitasi aman, mengoptimalkan pengelolaan sampah terpadu melalui TPST, serta mengembangkan bank sampah di tingkat padukuhan.
Selain itu, Sleman memiliki landasan regulasi berupa Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sanitasi daerah.
Sementara itu, perwakilan tim penilai menjelaskan, verifikasi bertujuan memastikan kondisi riil pengelolaan sanitasi, mencakup akses air limbah domestik, pengelolaan sampah, regulasi, kelembagaan, pembiayaan, hingga partisipasi masyarakat.
Menurut tim penilai, keberhasilan pembangunan sanitasi tidak cukup diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun. Keberfungsian fasilitas, kualitas pelayanan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan menjadi aspek penting dalam penilaian.
Melalui proses ini, Pemkab Sleman diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan sekaligus memperkuat layanan sanitasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat
