Hukum
Jakarta - Spektroom : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi risiko praktik korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Bengkulu, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Kondisi ini turut menjadi catatan KPK pasca peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. “Dalam perkara yang terjadi di Pemkab Rejang Lebong, terjadi
Hukum
Jakarta - Spektroom : Menjelang Hari Raya Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik atau perjalanan keluarga. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya, KPK mengingatkan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk
Hukum
Purwokerto-Spektroom: Usai OTT KPK Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, dibawa menuju ke Polresta Banyumas untuk menjalani sejumlah pemeriksaan. Bupati terlihat keluar dari gedung Polresta Banyumas pada malam hari setelah menjalani pemeriksaan sekitar lima jam. Usai pemeriksaan, ia langsung diberangkatkan menuju Jakarta melalui Stasiun Purwokerto dengan menggunakan kereta api. Syamsul keluar
Hukum
Jakarta -Spektroom : Selesai diperiksa setelah adzan magrib pukul 18.45 WIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan menteri agama (menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam perkara korupsi kuota haji, Kamis (12/3/2026:) KPK menahan Tersangka YCQ untuk 20 hari pertama sejak 12 s.d. 31 Maret 2026 di Rumah
Hukum
Bandarlampung - Spektroom : Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Senin (9/3/2026). Peresmian tersebut menandai bahwa seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung yang berjumlah 2.651 telah memiliki
Hukum
Jakarta - Spektroom : Berdasarkan pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), terdapat tiga akar persoalan utama yang kerap muncul dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni hilangnya netralitas dalam proses bisnis, penyalahgunaan kewenangan dengan dalih perlindungan Business Judgement Rule (BJR) serta inkonsistensi integritas pada posisi strategis. Ketika ketiga hal tersebut
Hukum
Palangka Raya-Spektroom : Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat penyebarluasan informasi layanan peradilan kepada masyarakat melalui program siaran yang lebih terpadu. Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Jumat (06/03/2026). Langkah
Hukum
Bandarlampung - Spektroom: Dukungan serta kesamaan pandangan antar pemangku kepentingan sangat penting dalam proses implementasi aturan baru di daerah. Hal itu dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung M. Hilal, saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Ruang Kerja Wakil Gubernur, di Bandarlampung, Kamis (5/3/2026)
Hukum
Madiun-Spektroom : KAI Daop 7 Madiun dan Kejaksaan Negeri Blitar Teken MoU Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Blitar tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bertempat di Kota Blitar,
Hukum
Bukittinggi- Spektroom : Dugaan pemberhentian relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Guguak Bulek, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tanpa surat keputusan resmi menjadi sorotan. Isu ini mencuat setelah sejumlah relawan mengaku diberhentikan secara lisan tanpa penjelasan tertulis mengenai dasar maupun prosedurnya. Secara hukum, tindakan yang berdampak pada hak seseorang semestinya dilakukan
Hukum
Jakarta-Spektroom : Visum et Repertum (visum) adalah laporan tertulis resmi dari dokter mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia berdasarkan permintaan penyidik kepolisian sebagai alat bukti sah untuk kasus kekerasan. Namun, mahalnya biaya visum menjadi hambatan serius bagi korban kekerasan, terutama dari kalangan ekonomi kurang mampu Seperti dialami Faisal Nasution, tidak melanjutkan
Hukum
Ambon-Spektroom : Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membantah keras tudingan dirinya menerima gratifikasi dalam proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dirinya menyebut informasi yang beredar sebagai fitnah yang sangat kejam dan memastikan akan membawa persoalan itu ke ranah hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Lewerissa dalam keterangan pers di ruang rapat lantai II Kantor