Tuduhan Terhadap Gubernur Maluku Terima Gratifikasi IPR, Lewerissa Tempuh Jalur Hukum
Ambon-Spektroom : Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membantah keras tudingan dirinya menerima gratifikasi dalam proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dirinya menyebut informasi yang beredar sebagai fitnah yang sangat kejam dan memastikan akan membawa persoalan itu ke ranah hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Lewerissa dalam keterangan pers di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Kamis (26/2/2026), menanggapi isu yang beredar di ruang publik.
“Tidak benar kalau itu dikaitkan dengan saya. Itu fitnah yang sangat kejam dan tidak bermoral,” tegasnya.
Lewerissa memastikan seluruh kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, termasuk terkait perizinan, dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, tidak ada keputusan yang diambil secara sembarangan ataupun berdasarkan kepentingan pribadi.
Terkait isu IPR, Lewerissa menegaskan dirinya tidak pernah menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Ia juga meragukan logika tudingan yang menyebut koperasi pemberi izin memberikan imbalan tertentu.
“Koperasi itu mencari mitra kerja agar bisa beroperasi sesuai aturan. Tidak masuk akal kalau dikaitkan dengan gratifikasi,” ujarnya.
Gubernur menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi sumber penyebaran informasi tersebut yang disebut berasal dari wilayah Jabodetabek. Ia menegaskan akan menempuh langkah hukum melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku bersama tim kuasa hukum.
Menurut Lewerissa, persoalan ini bukan hanya menyangkut nama pribadinya, tetapi juga kehormatan institusi Pemerintah Provinsi Maluku dan jabatan gubernur.
Meski demikian, Gubernur menegaskan tetap terbuka terhadap kritik. Namun kritik yang dimaksud harus berbasis data dan disampaikan secara bertanggung jawab tandasnya. (EM)
