Hukum

SKPT Tak Kunjung Terbit, Kinerja BPN Kota Pontianak Dipertanyakan

Hukum

SKPT Tak Kunjung Terbit, Kinerja BPN Kota Pontianak Dipertanyakan

Spektroom – Harapan para ahli waris almarhumah Ny. Nursiah untuk menuntaskan perjuangan hukum yang telah berlangsung puluhan tahun kembali terhadang. Bukan oleh sengketa baru, melainkan oleh lambannya pelayanan administrasi pertanahan yang seharusnya sederhana dan pasti. Kuasa hukum ahli waris, Tatang Suryadi, S.H., mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Kantor Pertanahan (BPN) Kota

Apolonius Welly, Rafles
KPK Ingatkan Kepala Perangkat Daerah dan Anggota DPRD Sleman untuk Menjaga Integritas

Hukum

KPK Ingatkan Kepala Perangkat Daerah dan Anggota DPRD Sleman untuk Menjaga Integritas

Spektroom – Pemerintah Kabupaten Sleman menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melaksanakan sosialisasi antikorupsi bagi Kepala Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pangripta Bappeda Sleman, Jumat (23/1/2026). Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber dari KPK RI, yakni Mohammat Indra Furqon, Widyaiswara Ahli Madya

Bian Pamungkas
Komisi III DPR RI Tinjau Kesiapan Aparat Penegak Hukum DIY Hadapi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional 2026

Hukum

Komisi III DPR RI Tinjau Kesiapan Aparat Penegak Hukum DIY Hadapi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional 2026

Spektrum – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional yang direncanakan mulai berlaku pada 2026. Kunjungan ini dipimpin Ketua

Bian Pamungkas
Sejarah Baru di Jawa Timur, MoU Akbar PTA Pecahkan Rekor MURI 2026 Libatkan Puluhan Lembaga

Hukum

Sejarah Baru di Jawa Timur, MoU Akbar PTA Pecahkan Rekor MURI 2026 Libatkan Puluhan Lembaga

Spektroom – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur kembali menorehkan sejarah nasional melalui penyelenggaraan MoU Akbar lintas sektor terbesar di Indonesia. Agenda monumental ini resmi memecahkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) tahun 2026 sebagai penandatanganan nota kesepakatan oleh lembaga terbanyak dalam lingkup Pengadilan Tinggi Agama. MoU Akbar tersebut digelar di Gedung

Buang Supeno
Kawal Potensi Daerah, Kemenkum Sumbar Perkuat Sinergi dengan Wakil Gubernur

Hukum

Kawal Potensi Daerah, Kemenkum Sumbar Perkuat Sinergi dengan Wakil Gubernur

Spektroom – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat memperkuat kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna mendorong perlindungan kekayaan intelektual dan akses keadilan bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, didampingi jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, melaksanakan koordinasi intensif dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, di Ruang

Rafles
Pasca OTT, KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo  Tersangka Pemerasan Jual Beli Jabatan

Hukum

Pasca OTT, KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Pemerasan Jual Beli Jabatan

Spektroom - Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, berdasarkan hasil pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah Selain SDW tersangka lainnya YON selaku Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan,

Heriyoko
Perangi Korupsi dari Hulu, KPK dan Muhammadiyah Perkuat Pendidikan Integritas

Hukum

Perangi Korupsi dari Hulu, KPK dan Muhammadiyah Perkuat Pendidikan Integritas

Spektroom - Jaringan luas Muhammadiyah di bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan komunitas masyarakat menjadikan organisasi ini sebagai mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam menanamkan budaya antikorupsi sejak dini. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (20/1/

Heriyoko
Menteri Hukum dan Menteri Desa Resmikan Pos Bantuan Hukum di DIY

Hukum

Menteri Hukum dan Menteri Desa Resmikan Pos Bantuan Hukum di DIY

Spektroom – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa keadilan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui satuan pemerintahan terkecil, yakni desa dan kelurahan. Hal tersebut didukung dengan reformasi pelayanan hukum yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Supratman saat menghadiri acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Daerah

Bian Pamungkas