Trending

Pemerintahan

Pemko Sawahlunto Kucurkan Hibah Rp50 Juta untuk FKUB, Riyanda: Kerukunan adalah Modal Pembangunan

Pemerintahan

Pemko Sawahlunto Kucurkan Hibah Rp50 Juta untuk FKUB, Riyanda: Kerukunan adalah Modal Pembangunan

Sawahlunto-Spektroom: Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan hibah Rp50 juta kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sawahlunto periode 2026–2030. Dukungan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat peran FKUB dalam menjaga kerukunan dan membangun komunikasi lintas umat beragama. Penyerahan hibah dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi Wali Kota Sawahlunto bersama Dewan Penasihat

Riswan Idris, Rafles
Gubernur Sumbar Mahyeldi Tegaskan, Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

Pemerintahan

Gubernur Sumbar Mahyeldi Tegaskan, Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

Padang-Spektroom : Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa setiap program yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 harus diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar. Penegasan tersebut juga berlaku terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, yang menurut Mahyeldi perlu diselaraskan dengan kewenangan

Rafles
Pemkab Bengkalis Resmi Hibahkan Aset Daerah ke Kejari Dengan Nilai Rp21,5 Miliar

Pemerintahan

Pemkab Bengkalis Resmi Hibahkan Aset Daerah ke Kejari Dengan Nilai Rp21,5 Miliar

Bengkalis-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara resmi menyerahkan hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa gedung dan bangunan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Penandatanganan Naskah Hibah Barang Milik Daerah (NHBMD) tersebut dilaksanakan bersamaan dengan jamuan silaturahmi Kajari Bengkalis yang baru bertugas menggantikan Kajari sebelumnya, di Wisma Sri Mahkota Bengkalis, Selasa (15/

Salman Nurmin, Rafles
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Pemerintahan

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT,

Rafles