Pemerintahan
Ketapang-Spektroom : Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Jumat (19/06/2026). Pelantikan yang berlangsung di ruang rapat utama lantai III Kantor Bupati Ketapang itu merupakan bagian dari penyegaran birokrasi
Pemerintahan
Jakarta - Spektroom : Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja dalam program Padat Karya yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilakukan secara terbuka dan tidak memberi ruang bagi praktik nepotisme maupun campur tangan orang dalam. Seluruh tahapan penerimaan tenaga kerja dirancang transparan sehingga dapat diawasi
Pemerintahan
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Ruang Kerja Gubernur NTB, Jumat (19/6/2026). Forum validasi
Pemerintahan
#Repost biroadpim.lampungprov.go.id
Pemerintahan
Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal, besok Sabtu, 20 Juni 2026, pukul 13.30 WITA , dijadwalkan akan Menghadiri Acara Rembug Utama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026. Kegiatan yang juga akan dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD tersebut seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas
Pemerintahan
Tanjungpinang - Sepektroom : Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menerima kunjungan Tim Survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (18/6/2026). Kunjungan ini membahas rencana penetapan kawasan Kampung Bugis sebagai lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Mewakili Wali Kota Tanjungpinang, Sekretaris
Pemerintahan
Jeneponto, – Spektroom : Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto pada Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat peran kader di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jeneponto menilai
Pemerintahan
Ambon-Spektroom :Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menilai tingginya laju urbanisasi harus direspons dengan kebijakan publik berbasis data dan pengembangan konsep Smart City. Langkah ini krusial untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, dalam
Pemerintahan
Pekanbaru-Spektroom:Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Daerah berjuluk Negeri Jalur ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuantan Singingi, Dr.
Pemerintahan
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola data melalui Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar di Mataram , Kamis (18/6/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan Indeks Satu Data Indonesia sekaligus membangun
Pemerintahan
Parepate-Spektroom : Wali Kota Parepare Tasming Hamid akan memperketat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai bulan depan, kehadiran ASN dalam apel dan kegiatan pemerintah menjadi dasar evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ketegasan ini disampaikan Tasming saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Binalipu, Rabu (17/6/2026). Dalam acara tersebut,
Pemerintahan
Sawahlunto–Spketroom : Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menegaskan bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp49,06 miliar bukan disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan program pemerintah, melainkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Penjelasan tersebut