Bupati Tanah Datar Minta OPD Tak Sekadar Berwacana, Inovasi Harus Terasa Manfaatnya bagi Masyarakat

Bupati Tanah Datar Minta OPD Tak Sekadar Berwacana, Inovasi Harus Terasa Manfaatnya bagi Masyarakat
Bupati Tanah Datar Minta OPD Tak Sekadar Berwacana, Inovasi Harus Terasa Manfaatnya bagi Masyarakat. (Design, Putra Putri Napan)

Tanah Datar–Spektroom : Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan pemerintah, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak berhenti pada gagasan-gagasan di atas kertas. Setiap inovasi, katanya, harus berujung pada perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pesan itu disampaikan Eka Putra saat melantik dan mengambil sumpah pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Gedung Indojolito, Batusangkar, Kamis (30/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong akibat pejabat memasuki masa purna tugas, serta memenuhi kebutuhan mutasi dan promosi jabatan.

Menurut Eka Putra, proses penempatan pejabat bukan dilakukan secara serampangan. Setiap keputusan telah melalui tahapan evaluasi dengan mempertimbangkan kinerja, kebutuhan organisasi, hingga pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).

Namun, bagi Eka Putra, pelantikan hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana para pejabat mampu menerjemahkan kepercayaan yang diberikan menjadi kinerja yang berdampak.

"Yang saya inginkan bukan sekadar ide atau konsep. Inovasi harus diwujudkan dalam langkah nyata sehingga memberikan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Eka Putra.

Ia menilai masih banyak yang menganggap inovasi identik dengan program besar dan anggaran yang tinggi. Padahal, menurutnya, perubahan dapat dimulai dari cara kerja yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efektif.

"Inovasi itu tidak harus mahal. Yang penting mampu menghadirkan cara kerja yang lebih efektif, efisien, sesuai kemampuan daerah, dan memberikan dampak nyata," ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa kualitas pelayanan publik tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan oleh kemampuan aparatur dalam menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam arahannya, Eka Putra juga menyinggung pola kepemimpinan di lingkungan perangkat daerah. Ia mengaku masih menerima laporan adanya pimpinan OPD yang belum membuka ruang dialog dengan bawahannya dan cenderung mengambil keputusan secara sepihak.

Padahal, menurut dia, birokrasi modern menuntut kerja kolektif, bukan kepemimpinan yang berjalan sendiri.

"Di setiap OPD itu ada tim. Bangun kebersamaan, dengarkan pendapat bawahan, dan jangan merasa paling benar. Kalau ada masukan yang baik untuk kemajuan organisasi, laksanakan," tegasnya.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah membangun budaya kerja yang terbuka, komunikatif, dan saling mendukung sehingga setiap pegawai memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menghasilkan terobosan.

Kepada seluruh ASN, Bupati juga mengingatkan agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif yang berulang. Aparatur, menurutnya, harus memiliki semangat melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi, Eka Putra memastikan pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh perangkat daerah.

Evaluasi itu, kata dia, tidak hanya mengukur capaian administrasi, tetapi juga melihat sejauh mana inovasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami akan terus memantau perkembangan di setiap instansi. Saya berharap lahir inovasi-inovasi baru yang benar-benar membawa perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tutup Eka Putra.

Arahan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ingin mendorong birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah, inovasi diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pencapaian program pembangunan. (Ris1)

Berita terkait

Reses DPRD Ternate, Warga Kampung Pisang Soroti Drainase hingga Internet Kantor Kelurahan

Reses DPRD Ternate, Warga Kampung Pisang Soroti Drainase hingga Internet Kantor Kelurahan

Ternate-Spektroom — Penerangan jalan, drainase, pengelolaan sampah hingga kebutuhan fasilitas digital di kantor kelurahan menjadi aspirasi warga Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, saat mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu, Rabu (16/9/2026). Dalam reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 tersebut, warga tidak hanya menyampaikan kebutuhan

Samin Hamudu, Bian Pamungkas
Respons Masukan Warga, Dindukcapil Rembang Akan Perluas Jemput Bola hingga Live TikTok

Respons Masukan Warga, Dindukcapil Rembang Akan Perluas Jemput Bola hingga Live TikTok

Rembang-Spektroom : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di aula Dindukcapil Rembang, Kamis (17/9/2026). Hasilnya Dindukcapil akan memperluas layanan jemput bola administrasi kependudukan. Plt Kepala Dindukcapil Mutaqin menyatakan FKP menjadi ruang bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan

Sigit Budi Riyanto, Bian Pamungkas
Trans Banyumas Kembali Mengaspal 18 September, 52 Armada Layani Empat Koridor

Trans Banyumas Kembali Mengaspal 18 September, 52 Armada Layani Empat Koridor

Banyumas -Spektroom : Kabar kembalinya Trans Banyumas beroperasi, menjadi angin segar bagi warga yang selama ini mengandalkan angkutan umum untuk beraktivitas. Setelah sempat berhenti beroperasi, layanan transportasi tersebut dipastikan kembali melayani masyarakat mulai Jumat (18/9/2026). Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan seluruh koridor Trans Banyumas akan kembali beroperasi tanpa

Bian Pamungkas