Tercepat Salurkan Dana Desa, Tanah Datar Kembali Raih Penghargaan
Tanah Datar-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Tanah Datar menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah tercepat di Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan (DJKP), Lydia Kurniawan Cristyana, kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly di Monopoli Hotel Bukittinggi, Kamis (13/8/2026).
Penyerahan penghargaan berlangsung setelah kegiatan Forum Discussion Group (FGD) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang digelar bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi dan sejumlah pemerintah daerah mitra kerja.
Wakil Bupati Ahmad Fadly mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pemerintah nagari, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran Dana Desa.
"Penghargaan ini berkat kerja keras OPD terkait bersama wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Karena itu, saya yang juga mewakili Pak Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungannya," kata Ahmad Fadly.
Menurut dia, capaian tersebut tidak semata-mata menjadi sebuah penghargaan, tetapi juga harus menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.
"Ini bukanlah akhir, namun menjadi momentum yang harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa datang. Kepada KPPN, atas nama pemerintah daerah kami juga menyampaikan terima kasih," ujarnya.
Bahas PAD hingga Efisiensi TKD
Dalam FGD tersebut, pemerintah daerah bersama jajaran KPPN Bukittinggi membahas berbagai persoalan terkait optimalisasi PAD dan kebijakan TKD.
Ahmad Fadly menyebut forum berlangsung dalam suasana terbuka. Pemerintah daerah mendapat ruang untuk menyampaikan saran, kritik, serta masukan mengenai kebijakan fiskal yang berdampak terhadap kapasitas keuangan daerah.
"FGD berjalan hangat penuh keakraban antara jajaran KPPN dengan beberapa daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Bukittinggi. Saran, kritikan dan masukan dari kita didengar dan dijawab, terutama tentang PAD dan TKD," katanya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Pemkab Tanah Datar adalah kebijakan efisiensi atau pengurangan TKD. Menurut Ahmad Fadly, kebijakan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
"Efisiensi atau pemotongan TKD, khususnya bagi Kabupaten Tanah Datar, tentunya akan memberatkan bagi daerah karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi Tanah Datar karena sejumlah wilayah di kabupaten tersebut dalam beberapa tahun terakhir terdampak bencana. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan fiskal untuk melanjutkan pembangunan sekaligus melakukan rehabilitasi terhadap berbagai sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.
"Apalagi Kabupaten Tanah Datar, beberapa tahun terakhir beberapa wilayahnya mengalami bencana. Tentunya kita berharap TKD akan kembali seperti semula atau kalau bisa ditambah untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana yang rusak. Tadi dalam FGD sudah kami sampaikan, semoga bisa dikabulkan," kata Ahmad Fadly.
Penghargaan sebagai daerah tercepat dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Tanah Datar di tengah tuntutan peningkatan efektivitas tata kelola keuangan daerah.
Kecepatan penyaluran Dana Desa dinilai penting karena dana tersebut menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari. Dengan penyaluran yang tepat waktu, pemerintah nagari memiliki ruang yang lebih baik untuk menjalankan program yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan.
Pemkab Tanah Datar pun menegaskan capaian tersebut akan dijadikan momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah nagari, OPD terkait, serta instansi vertikal dalam pengelolaan keuangan dan transfer pemerintah pusat ke daerah. (Ris1)
