Terkait Hasil Supervisi KPK Asri Arman Minta Perangkat Daerah Bergerak Cepat
Ambon –Spektroom: Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bergerak cepat membenahi tata kelola pemerintahan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri.
Asri menegaskan, hasil pertemuan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pembahasan dan rekomendasi. Pemerintah Kabupaten SBB harus segera menerjemahkannya menjadi langkah nyata, terutama dalam memperbaiki berbagai kekurangan penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Asri usai mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kegiatan yang melibatkan KPK dan Kemendagri tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
Ia mengatakan, setiap kekurangan yang ditemukan harus segera dibenahi, dipantau, dan dilaporkan kepada KPK maupun Kemendagri agar perkembangan perbaikannya dapat terukur.
"Yang harus diperbaiki, diperbaiki. Harus dipantau dan dilaporkan ke KPK maupun Kemendagri sehingga ada progres naik," tegas Asri.
Tidak ingin menunggu terlalu lama, Asri mengaku langsung mengumpulkan jajaran pemerintah daerah setelah mengikuti rapat koordinasi tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk membahas tindak lanjut hasil pertemuan, termasuk menentukan langkah prioritas yang harus segera dikerjakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, pembenahan birokrasi membutuhkan kerja yang terarah dan sistematis. Setiap perangkat daerah harus mengetahui tanggung jawabnya sehingga perkembangan perbaikan dapat dipantau secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih tanggap terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian cepat.
"Langkah-langkah apa yang harus cepat diambil, kemudian sistematisnya seperti apa, supaya setiap hari ada progres," ujarnya.
Asri menilai, pengawasan dan pendampingan dari KPK serta Kemendagri menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap, berbagai kekurangan yang selama ini masih ditemukan dapat dilengkapi melalui pembenahan internal, sehingga kinerja birokrasi semakin baik dan berdampak langsung terhadap kemajuan daerah.
Bagi Asri, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup diukur dari keikutsertaan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi. Hal yang lebih penting adalah keseriusan menjalankan rekomendasi, memperbaiki sistem, serta menunjukkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.
"Harapan kita, dengan adanya kegiatan ini ada perubahan dan perbaikan. Yang masih kurang harus kita lengkapi semuanya.