Tindak Lanjuti Temuan BPK Sumbar, Wali Kota Sawahlunto Periksa Aset Kendaraan Dinas

Tindak Lanjuti Temuan BPK Sumbar, Wali Kota Sawahlunto Periksa Aset Kendaraan Dinas
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra bersama Kadis KP3, Heni Purwaningsih. (Foto: Prokopim Swl)

Sawahlunto-Spektroom : Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto terus memperkuat tata kelola aset daerah dengan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penertiban dan penataan inventaris kendaraan dinas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pada Rabu (22/4/2026), Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra kembali turun langsung melakukan pemeriksaan aset kendaraan dinas di dua OPD, yakni Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop).

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan pengelolaan aset berjalan tertib, aman, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi operasional pelayanan publik. Langkah ini juga menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan yang dilakukan kepala daerah untuk menjamin penggunaan aset pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota memeriksa secara langsung kondisi fisik kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat. Pemeriksaan mencakup kelayakan operasional, kelengkapan administrasi, hingga aspek keselamatan kendaraan.

“Pengelolaan aset harus dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab. Kendaraan dinas bukan hanya fasilitas, tetapi juga penunjang utama pelayanan kepada masyarakat,” ujar Riyanda Putra di sela-sela pemeriksaan.

Ia menekankan pentingnya integritas aparatur dalam penggunaan kendaraan dinas agar tetap sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan. Selain itu, Wali Kota juga memberi perhatian khusus pada kelengkapan kendaraan seperti penggunaan pelat nomor terbaru, spion, serta perangkat keamanan lainnya guna mendukung keselamatan operasional di lapangan.

Upaya penertiban ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, sekaligus menjawab catatan BPK terkait penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemko Sawahlunto.

Dengan langkah pengawasan yang konsisten, Pemko Sawahlunto menargetkan pengelolaan aset kendaraan dinas ke depan semakin tertib, efisien, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. (Ris1)

Berita terkait

922 Warga Binaan di Maluku Diusulkan Terima Remisi HUT RI, Delapan Napi Langsung Bebas

922 Warga Binaan di Maluku Diusulkan Terima Remisi HUT RI, Delapan Napi Langsung Bebas

Ambon-Spektroom : Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa harapan bagi ratusan warga binaan di Maluku. Sebanyak 922 warga binaan pemasyarakatan diusulkan menerima remisi umum, sementara delapan orang di antaranya dipastikan langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah

Eva Moenandar, Julianto
Alihkan Anggaran Mobil Dinas, Banyumas Siapkan 90 Motor Listrik untuk Kades dan Penilik Sekolah

Alihkan Anggaran Mobil Dinas, Banyumas Siapkan 90 Motor Listrik untuk Kades dan Penilik Sekolah

Banyumas-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Banyumas memilih mengalihkan sebagian anggaran yang semula disiapkan untuk pengadaan mobil dinas baru Bupati menjadi kendaraan operasional bagi aparatur di lapangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk pengadaan sekitar 90 sepeda motor listrik bagi kepala desa (kades) dan penilik sekolah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan biaya operasional sekaligus

Bian Pamungkas
ссс