Tol Pekanbaru–Padang Dikebut, Targetkan Akselerasi Ekonomi Sumbar–Riau
Padang - Spektroom : Proyek Jalan Tol Pekanbaru–Padang kembali bergerak. Pemerintah pusat dan daerah mempercepat langkah melalui rapat pendahuluan pembangunan Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Proyek ini dinilai krusial untuk membuka simpul ekonomi baru sekaligus mengurai kepadatan jalur lintas Sumatera yang selama ini menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Rapat strategis tersebut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah terdampak.
Pembangunan ruas tol Pekanbaru–Padang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran tol ini diharapkan mempercepat konektivitas antara Provinsi Sumatera Barat dan Riau, memangkas waktu tempuh, serta menekan biaya logistik yang selama ini relatif tinggi.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan proyek, terutama dalam penyelesaian persoalan di lapangan.
“Pembangunan tol ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut masa depan ekonomi daerah. Kami di Tanah Datar siap bersinergi untuk memastikan proses berjalan lancar, termasuk dalam mendukung penyelesaian kendala teknis maupun sosial,” ujar Eka Putra.
Eka Putra menilai keberadaan tol akan membuka akses ekonomi baru bagi wilayah hinterland, termasuk sektor pariwisata dan UMKM yang selama ini terkendala aksesibilitas.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, yang membuka rapat menekankan pentingnya kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan. Menurutnya, percepatan proyek tidak bisa hanya bertumpu pada perencanaan, tetapi membutuhkan aksi nyata di lapangan.
“Kita berharap pembangunan jalan tol ini segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggarisbawahi bahwa hambatan klasik pembangunan infrastruktur di Sumbar masih berkutat pada pembebasan lahan.
“Ini menjadi tantangan utama. Karena itu, kita harus berkomitmen bersama agar pembangunan ini bisa berjalan tepat waktu,” kata Andre.
Dirinya juga menekankan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat sudah tersedia dalam skala besar, sehingga tidak boleh terhambat oleh persoalan non-teknis.
“Kami telah meyakinkan Presiden agar proyek tol ini terus dilanjutkan. Jangan sampai kesempatan yang sudah ada di depan mata ini kita sia-siakan,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut menyatakan kesiapan penuh pemerintah provinsi dalam mengerahkan seluruh perangkat daerah guna mendukung kelancaran pembangunan, mulai dari percepatan administrasi hingga fasilitasi di lapangan.
Rapat ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap progres pembangunan ruas sebelumnya, Padang–Sicincin, yang sempat mengalami keterlambatan signifikan.
Setelah groundbreaking pada 9 Februari 2018, ruas tersebut baru difungsikan secara gratis pada 28 Mei 2025, meleset dari target awal tahun 2024.
Belajar dari pengalaman tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan seksi lanjutan tidak kembali mengalami hambatan serupa.
Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati rencana pembangunan exit tol di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam guna meningkatkan aksesibilitas wilayah.
Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat April 2026 untuk mematangkan langkah teknis berikutnya.
Dengan akselerasi yang terus didorong, proyek tol Pekanbaru–Padang diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan. (Ris1)
