UMRAH Tanjungpinang akan Gelar Diskusi Akbar 2026
Tanjungpinang–Spektroom : Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang mengadakan audiensi dan silaturahim dengan Wakil Walikota Raja Ariza di Kantor Wali Kota, Kamis (8/10/2026).
Audiensi dan silaturahmi tersebut dipimpinan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Diskusi Akbar sekaligus sebagai Demisioner BEM FISIP UMRAH, Muhammad Aidil Zulfa bersama tim membahas persiapan pelaksanaan Diskusi Akbar yang akan di gelar tanggal 19 Oktober 2026.
Kegiatan direncanakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan tujuh kabupaten/kota mengangkat tema Kekuatan Fiskal Daerah. Aidil menjelaskan, diskusi Akbar menjadi ruang untuk membangun harmonisasi antara DPR dan pemerintah daerah, sekaligus membahas berbagai persoalan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wawako Ariza menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, forum diskusi yang melibatkan mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi ruang bertukar gagasan dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
“Perbanyak sabar dan cari inovasi yang dapat mengatasi persoalan. Pemerintah tentu memiliki berbagai keterbatasan, sehingga diperlukan gagasan dan inovasi bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang juga tidak terlepas dari peran masyarakat yang mandiri. Karena itu, pengembangan pembangunan di berbagai sektor perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang berjalan karena masyarakat yang mandiri. Sektor pengembangan pembangunan di berbagai bidang juga akan memengaruhi kenaikan ekonomi,” jelasnya.
Terkait kondisi fiskal menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
“Kendala utama pemerintah adalah kondisi keuangan fiskal. Kita berharap pemerintah dapat memikirkan keberlanjutan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Selain persoalan fiskal, Wawako Ariza juga menyarankan agar Diskusi Akbar turut membahas sejauh mana kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam mengelola wilayah pesisir dan laut.
Menurutnya, pembahasan tersebut penting karena wilayah pesisir dan laut memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan serta aktivitas ekonomi masyarakat Tanjungpinang.
Wawako Ariza juga menyampaikan bahwa berbagai kajian dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat menjadi bahan diskusi yang kemudian dipaparkan oleh kalangan akademisi.
Pembahasan diharapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menyentuh persoalan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Diskusi Akbar dijadwalkan dilaksanakan pada 19 Oktober 2026 di Kampus UMRAH Dompak. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun ruang dialog yang konstruktif antara mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah, DPR, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membahas arah pembangunan dan keberlanjutan fiskal daerah.
