Wagub Kepri: Layanan Publik Serba Digital, Jangan Menunggu Masyarakat Meminta Baru Bergerak
Tanjungpinang-Spektroom: 160 utusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi(Pemprov)Kepulauan Riau(Kepri) serta pemerintah Kabupaten-Kota se-Kepri mengikuti Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas dan peran pejabat pengelola Informasi dan Dukementasi(PPID).
Rakor dan Bimntek tersebut di buka Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Aula Wan Seri Beni Dompak Tanjungpinang, Senin(18/5/2026).
Propinsi Kepri dalam penilaian keterbukaan informasi public tingkat Nasional tahun 2025, berhasil menempati peringkat kelima nasional dan menjadi provinsi terbaik di luar pulau Jawa,
Wagub mengemukakan Propinvisi Kepri selama ini mampu mempertahankan Predikat Informatif dengan nilai indeks yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perlu diingatkan juga agar seluruh perangkat daerah tidak cepat puas diri atas capaian tersebut.
“Prestasi diatas kertas dan angka angka indeks jangan sampai membuat kita terlena Keterbukaan Informasi publik bukan sekedar ajang penilaian tahunan atau memenuhi kewajiban administratif semata,” uangkap Wagub.
Nyanyang memberikan arahan kepada seluruh kepala OPD dan Pengelola PPID, diantaranya penguatan komitmen pimpinan, dukungan anggaran dan sumber daya manusia hingga percepatan digitalisasi layanan informasi publik.
Selain itu dimintakan seluruh instansi lebih proaktif menyediakan informasi berkala melalui website resmi maupun mendia sosial agar masyarkat semakin mudah memperoleh informasi public.
“Jangan menunggu masyarakat meminta informasi baru kita bergerak.Informasi yang wajib di umumkan harus tersedia secara berkala, mudah dipahami dan mudah di akses,” kata Nyayang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Hendri Kurniadi menjelaskan rakor dan bintek tidak hanya menjadi kegiatan teknis tetapi juga forum stategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalakan amanat undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.
“Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan persepsi,Visi dan langkah strategis antara PPID Provinsi dan Kabupaten-Kota daslam implementasi keterbukaan informasi di masing masing intansi,” ujar Kadis.
Kegiatan Bimtek dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Komisioner Komisi informasi Pusat Rospita Vici Paulyn serta perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Rega Tadeak Hakim secara Virtual.
