Wali Kota Pontianak Ingatkan OPD: Jangan Lamban Tanggapi Aduan Warga

Wali Kota Pontianak Ingatkan OPD: Jangan Lamban Tanggapi Aduan Warga
Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, warning OPD. (Foto: Diskominfo Kota Pontianak)

Spektroom – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, kembali mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota Pontianak agar lebih terbuka dan cepat tanggap dalam merespons keluhan masyarakat. Pesan ini ia sampaikan saat memimpin rapat di Kantor Wali Kota, Selasa (26/8/2025).

Menurut Edi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh kalau setiap keluhan bisa segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan, dinas-dinas jangan hanya menunggu instruksi atasan. Kalau masalah itu memang sesuai dengan tupoksi OPD, langsung saja diselesaikan.

“Sekarang sudah serba cepat. Media sosial bisa dimanfaatkan dengan mudah. Jadi jangan tunggu arahan dulu, tapi segera bergerak. Administrasi bisa menyusul, yang penting masyarakat merasa terbantu,” jelasnya.

Edi menekankan, pola komunikasi yang terbuka menjadi kunci pelayanan publik. Artinya, OPD tidak boleh hanya duduk menunggu laporan resmi. Sebaliknya, mereka harus aktif memantau dinamika di lapangan, termasuk percakapan warga di kanal digital. Dengan begitu, permasalahan bisa direspons lebih awal sebelum semakin meluas.

Ia juga mengingatkan soal pentingnya memberi penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Menurutnya, banyak warga sebenarnya tidak menuntut yang muluk-muluk. Mereka hanya ingin didengar dan mendapat kepastian soal masalah yang mereka hadapi.

“Kalau ada keluhan soal jalan rusak, banjir, sampah, atau pelayanan administrasi, sampaikan ke warga dengan jelas proses penanganannya. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan,” kata Edi.

Dalam kesempatan itu, Edi turut mengapresiasi beberapa OPD yang dinilainya sudah aktif berinteraksi dengan masyarakat. Ada dinas yang rajin memantau komentar warganet di media sosial, lalu langsung memberikan jawaban. Ada juga yang turun ke lapangan begitu menerima laporan warga. Menurut Edi, hal-hal positif seperti ini harus dicontoh oleh dinas lain.

“Sekarang ini, masyarakat ingin merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. Kalau lamban, mereka bisa kecewa. Tapi kalau cepat tanggap, kepercayaan publik akan tumbuh. Dan itu modal besar bagi kita dalam membangun kota,” pungkasnya.

Dengan dorongan dari Wali Kota ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap bisa semakin dekat dengan warganya. Tidak hanya melalui kebijakan besar, tetapi juga lewat perhatian pada persoalan sehari-hari yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (RRE/Apolowelly)

Berita terkait

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Makassar-Spektroom : Seminar Nasional berthemakan "Politik Dinasti dan Dinasti Politik dalam Sistim Demokrasi : Suatu Keniscayaan VS Pemasungan Hak Demokrasi Rakyat untuk dipilih sebagai Pejabat Publik" dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya di Auditorium Prof Dr. Hj. Yuyun Moeslim Tahir, Rabu 6 Mei 2026. Seminar yang hadidiri Dekan

Yahya Patta, Rafles
Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Bukittinggi-Spektroom : Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap empat pekerja outsourcing di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mencuat dan kini menjadi perhatian publik. Para pekerja yang sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) setempat itu memilih menempuh jalur pengaduan untuk mencari keadilan atas nasib yang mereka alami. Kasus ini bermula ketika keempat

Wiza Andrita, Rafles
Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Dharmasraya-Spektroom : Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, guna memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu pada tahun ajaran baru 2026. Instruksi percepatan ini disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja ke

Riswan Idris, Rafles