Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra Paparkan LKPJ 2025, Pendapatan Daerah Turun 6 Persen di Tengah Tekanan Anggaran
Sawahlunto-Spektroom : Kota Sawahlunto menghadapi dinamika fiskal yang tidak ringan sepanjang 2025. Di hadapan DPRD, Wali Kota Riyanda Putra mengungkap penurunan pendapatan daerah hingga 6 persen, namun tetap menegaskan capaian kinerja dan deretan prestasi yang diraih pemerintah kota.
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, secara resmi menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Sawahlunto, Selasa (31/3/26). Penyampaian ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun anggaran.
Dalam paparannya, Riyanda menegaskan bahwa penyusunan LKPJ 2025 mengacu pada regulasi terbaru, yakni Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, dengan struktur yang mencakup aspek keuangan daerah, capaian program, hingga tindak lanjut rekomendasi DPRD.
Riyanda mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Sawahlunto pada 2025 mengalami tekanan, ditandai dengan penurunan target pendapatan daerah sebesar 6 persen dibandingkan APBD awal.
Pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp584,14 miliar, turun dari Rp618,34 miliar.
Struktur pendapatan masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp511,86 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berada di kisaran Rp72,12 miliar, dengan kontribusi lain-lain pendapatan sah relatif kecil.
“Kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada optimalisasi penerimaan, terutama dari dana transfer pusat, tanpa mengabaikan peningkatan PAD,” demikian disampaikan Riyanda dalam pidatonya.
Penyesuaian fiskal juga berdampak pada belanja daerah. Total belanja dalam perubahan APBD 2025 tercatat sebesar Rp610,02 miliar, turun sekitar 5 persen dari pagu awal Rp639,63 miliar.
Belanja tersebut dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan non-pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi daerah.
Di sisi pembiayaan, pemerintah daerah mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp27,54 miliar, yang sebagian besar berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp1,66 miliar, termasuk pembayaran cicilan pokok utang daerah.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran dan penyesuaian program, Riyanda memastikan bahwa strategi pembangunan tetap dijalankan sesuai prioritas. Kebijakan yang diambil merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya.
Ia juga mengakui adanya hambatan dalam pelaksanaan program akibat perubahan dan pemotongan anggaran, namun secara umum target pembangunan tetap dapat direalisasikan melalui berbagai program yang telah dirancang.
Deretan Prestasi Tingkat Provinsi hingga Nasional : Di tengah tekanan fiskal, Pemerintah Kota Sawahlunto tetap mencatatkan sejumlah capaian strategis sepanjang 2025. Di antaranya:
- Penghargaan kinerja terbaik dari Kementerian Dalam Negeri
- Penerimaan Adipura 2025 dan masuk 25 kota terbersih nasional
- Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan
- Indeks kualitas data terbaik II di wilayah kerja BKN Pekanbaru
- Prestasi desa dan BUMDes tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan tetap berjalan efektif meskipun ruang fiskal terbatas.
Menutup pidatonya, Riyanda Putra menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan Sawahlunto ke depan.
Ia menyebut bahwa keberhasilan program 2025 tidak lepas dari sinergi semua pihak, termasuk dukungan masyarakat.
“Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini akan terus dipelihara dan ditingkatkan di era baru menuju Sawahlunto yang lebih maju,” tegasnya.
LKPJ 2025 menjadi cermin realistis kondisi keuangan dan kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto—di satu sisi menghadapi tekanan fiskal, namun di sisi lain tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan dan meraih prestasi. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kemandirian fiskal agar tidak terus bergantung pada transfer pusat.(Ris1)
