Walikota Tanjungpinang Perkuat Sinergi dan Kinerja OPD dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 2027
Tanjungpinang–Spektroom : Pemerintah Kota Tanjungpinang mulai mematangkan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 dengan mengoptimalkan peran seluruh perangkat daerah. Setiap program pembangunan diharapkan tidak sekadar terlaksana, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi penekanan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala perangkat daerah dan kasubbag program di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Tanjungpinang.
Dalam pertenuan tersebut Wali Kota Lis mengingatkan pentingnya keselarasan program, pengelolaan anggaran yang efisien, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Menurutnya, penataan organisasi, termasuk penggabungan sejumlah OPD, harus diikuti dengan sistem kerja yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
Seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan hanya OPD yang secara langsung menangani sektor perdagangan, pariwisata, investasi, dan UMKM.
“Jangan sampai kita hanya sibuk menjalankan rutinitas. Setiap program harus jelas manfaatnya dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Lis.
Rakor tersebut juga membahas arah pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang. Berdasarkan paparan, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 2,9 persen menjadi 5,23 persen pada Triwulan I dan 6,95 persen pada Triwulan II, sehingga menempatkan Tanjungpinang di posisi ketiga.
Sementara itu, data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 3,31 persen, turun dari 3,78 persen pada tahun 2024. Pemko Tanjungpinang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5–6 persen pada 2027, disertai peningkatan investasi dan lapangan kerja, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Untuk mendukung sasaran tersebut, enam sektor menjadi perhatian utama, yakni perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, investasi dan industri pengolahan, infrastruktur dan konektivitas, perikanan dan ekonomi kelautan, serta UMKM dan ekonomi masyarakat.
Lis meminta setiap OPD mengarahkan program dan anggarannya pada sektor-sektor potensial tersebut. Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan kegiatan produktif, memperkuat belanja modal, menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, serta melakukan evaluasi dampak ekonomi secara berkala.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan nilai tambah. Kita ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui meningkatnya pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, dan berkembangnya usaha,” ujar Lis Kamis(12/11/2026).
Dalam pembahasan target kinerja, sejumlah perangkat daerah juga diarahkan memperkuat program sesuai bidang masing-masing, mulai dari pengembangan perdagangan dan produk unggulan, peningkatan kapasitas UMKM, penguatan destinasi dan kalender wisata, produktivitas perikanan, promosi investasi, hingga pembenahan infrastruktur dan optimalisasi pendapatan daerah.
