WTP Diraih NTB Bukan Akhir, Birokrasi Harus Agile dan Anggaran Tepat Sasaran

Mataram-Spektroom : Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6/2026), di Kantor Gubernur NTB. Dalam rapat tersebut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya perubahan orientasi pemerintahan, dari sekadar tertib administrasi menuju tata kelola yang berfokus pada substansi, kinerja, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Gubernur M Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB atas masukan, pemikiran, dan kritik konstruktif yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bekal penting untuk memperkuat langkah-langkah pembenahan pemerintahan ke depan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang secara rutin memberikan masukan, pemikiran, baik secara resmi maupun dalam komunikasi sehari-hari. Banyak hal baru yang menjadi tantangan bagi kami, dan itu semua akan memperkuat upaya-upaya kami ke depan,” ujar Gubernur Iqbal.

Karena itu, Gubernur Iqbal menilai pemerintahan ke depan harus lebih lincah, adaptif, dan memiliki agility dalam merespons perubahan yang sangat cepat. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi hanya bekerja dengan pola lama yang terlalu kaku dan prosedural.

“Perubahan terjadi sangat cepat. Kalau kita hanya fokus pada administrasi, kita tidak akan pernah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi. Kita membutuhkan pemerintahan yang agile, pemerintahan yang lincah, adaptif, dan mampu bergerak cepat,” .

Gubernur Iqbal juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP patut disyukuri, namun tidak boleh membuat pemerintah merasa puas berlebihan.

Ia menegaskan bahwa opini WTP pada dasarnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi ketentuan secara administratif dan akuntansi. Namun demikian, WTP belum otomatis menggambarkan kualitas kinerja maupun dampak substansial pembangunan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah agar pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari serapan anggaran dan ketebalan laporan administratif, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Baiq Isvie mengatakan, rapat paripurna bukan sekadar forum formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi ruang pertanggungjawaban moral, evaluasi peradaban, sekaligus refleksi atas sejauh mana amanah rakyat telah ditunaikan melalui kebijakan, program, dan penganggaran daerah.

“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik,” kata Baiq Isvie.

Ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Pembangunan dinilai bermakna ketika layanan publik semakin mudah, usaha masyarakat berkembang, pendidikan membaik, kesehatan semakin terjangkau, dan kesejahteraan meningkat.

Dalam forum itu, Baiq Isvie menyampaikan apresiasi atas ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, DPRD menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.

Karena itu, DPRD menilai NTB membutuhkan mindset switching dalam tata kelola pembangunan. Paradigma lama yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, kepatuhan prosedural, dan laporan administratif dinilai sudah tidak lagi memadai. Pemerintahan ke depan harus bergerak dari sekadar government spending menuju public value creation, dari administrative management menuju strategic impact leadership, serta dari pola kerja business as usual menuju budaya entrepreneurial excellence.

Menutup pandangannya, DPRD menyatakan NTB adalah daerah yang kaya potensi, kaya sumber daya, kaya semangat, dan kaya masa depan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berpikir besar, bekerja cerdas, bergerak cepat, dan mengeksekusi program pembangunan dengan excellence.