Wujudkan Kehidupan Harmonis, Pemkab Madiun Gelar Sarasehan Kades dan BPD
Madiun-Spektroom : Harmonisasi bukan hanya sekadar hubungan kerja formal, tetapi harus dilandasi dengan komunikasi, saling menghargai peran, dan tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Demikian dikatakan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi pada Sarasehan Kapala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se kecamatan Pilangkenceng di balai desa Bulu, kamis (11/6/2026).
Wakil Bupati juga menyampaikan peran dan fungsi perangkat desa, diantaranya melakukan penyusunan dan pelaksanaan APBDes, pelayanan administrasi masyarakat, pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik, pengelolaan keuangan desa, serta pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan peran dan fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, serta mengawal transparansi dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Madiun menambahkan bahwa harmonisasi merupakan pondasi pembangunan desa berkelanjutan yang mencakup, ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Untuk strateginya dalam mewujudkan harmonisasi bisa dilakukan dengan penyusunan tata tertib kerja bersama, forum koordinasi rutin perangkat desa dan BPD, pelatihan peningkatan kapasitas, melakukan mediasi cepat jika terjadi perbedaan pendapat, serta mengedepankan musyawarah mufakat.
"BPD wujud dari demokrasi desa harus bahu-membahu bersama pemerintah desa untuk mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja," ungkap Wakil Bupati Purnomo Hadi.
Kegiatan Sarasehan ini dihadiri antara lain Kadin PMD Kabupaten Madiun, Camat dan Forkopimcam Pilangkenceng, Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Pilangkenceng.
