255 Tahun Pontianak: Ketika Tanah Seribu Menjadi Pusat Kekuasaan Kolonial

Oleh : Syafaruddin SaEng Usman

Pontianak - Spektroom : Jauh sebelum Pontianak berkembang menjadi kota modern seperti sekarang, kawasan Tanah Seribu telah menjadi saksi perubahan besar dalam perjalanan sejarah kota di tepian Sungai Kapuas ini.

Dari pusat pemerintahan kolonial, benteng pertahanan, hingga kawasan perdagangan yang ramai, Tanah Seribu menjadi salah satu titik penting dalam pembentukan wajah fisik Kota Pontianak.

Jejak sejarah itu memperlihatkan bagaimana perkembangan Pontianak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Kesultanan Pontianak, tetapi juga oleh kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang membentuk tata ruang, jalur transportasi, serta pusat-pusat aktivitas ekonomi.

Dalam catatan sejarah yang ditulis sejarawan Syafaruddin Daeng Usman, evolusi fisik Pontianak pada masa kolonial semakin terlihat ketika wilayah Kesultanan Pontianak masuk dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie Nomor 8 tanggal 27 Agustus 1849, wilayah Borneo dibagi menjadi dua administrasi besar, yakni Borneo Wester-Afdeeling atau Borneo Barat serta Borneo Zuider en Ooster Afdeeling yang meliputi Borneo Selatan dan Timur.

Pontianak kemudian menjadi ibu kota wilayah Borneo Barat. Sejak itu, pembangunan kawasan kota semakin dipengaruhi kepentingan administrasi kolonial, terutama di kawasan Tanah Seribu.

Tanah Seribu, pusat kekuasaan kolonial

Tanah Seribu dirancang sebagai pusat pemerintahan kolonial sekaligus kawasan perdagangan yang memanfaatkan posisi strategis Sungai Kapuas.

Berbagai bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukung didirikan untuk menopang aktivitas administrasi, pertahanan, dan ekonomi.

Di kawasan tersebut berdiri kantor Residen Borneo Barat, rumah tinggal residen, rumah komandan militer, sekolah Eropa, rumah sakit, serta gudang-gudang penyimpanan barang atau " pakhuis".

Untuk menjaga keamanan kawasan, pemerintah kolonial membangun benteng yang dikenal sebagai Fort Mariannem.

Benteng itu kemudian mengalami perubahan nama menjadi Fort Du Bus pada era 1830-an, untuk mengenang Komisaris Jenderal Belanda Du Bus de Gisignies.

Keberadaan benteng tersebut turut membentuk pola awal struktur ruang kota.
Benteng menjadi salah satu pusat orientasi kawasan, sementara permukiman dan aktivitas pemerintahan berkembang di sekitarnya. Lokasi yang dikaitkan dengan benteng itu kini berada di kawasan pertokoan Nusa Indah.

Sungai Kapuas menjadi urat nadi perdagangan

Perkembangan Tanah Seribu tidak dapat dilepaskan dari peran Sungai Kapuas sebagai jalur transportasi utama.

Aktivitas pasar apung tumbuh di tepian sungai, disusul kedatangan pedagang yang memanfaatkan dermaga sebagai tempat berlabuh dan melakukan bongkar muat komoditas.

Aktivitas perdagangan yang semakin ramai kemudian mendorong terbentuknya hubungan antara jalur transportasi air dan darat.

Sekitar 1840, jalur darat di kawasan yang kini dikenal sebagai Jalan Tanjungpura mulai dibangun.
Jalan ini menjadi penghubung berbagai aktivitas kota sekaligus memperkuat hubungan antara dermaga, pusat perdagangan, dan kawasan permukiman.

Salah satu titik penting dalam jaringan perdagangan tersebut adalah Dermaga Seng Hie, yang berkaitan dengan aktivitas pedagang Tionghoa Then Seng Hie.

Letaknya di seberang kawasan istana kesultanan menjadikan dermaga itu bagian penting dari hubungan perdagangan sungai dan darat.

Kawasan perdagangan kemudian berkembang di sepanjang tepian sungai dan meluas ke wilayah yang kini dikenal sebagai Jalan Tanjungpura hingga Gajahmada.

Peta 1887 merekam wajah Pontianak

Gambaran perkembangan fisik Pontianak semakin jelas melalui peta kota tahun 1887. Pada masa itu, pembagian fungsi kawasan mulai terlihat lebih terstruktur.

Pusat pemerintahan kolonial berada di tepian sungai bagian timur, sekitar kawasan yang sekarang dikenal sebagai Jalan Rahadi Osman, berhadapan dengan wilayah istana Kesultanan Pontianak.

Bangunan pemerintahan bertambah dengan fungsi yang beragam.

Di sekelilingnya tumbuh permukiman dan kampung-kampung yang sebagian namanya berkaitan dengan asal-usul masyarakat atau kondisi geografis, seperti Kampung Tambi, Kampung Bali, Sungai Jawi, dan Kebun Cina.

Jalan-jalan darat juga semakin terbentuk dengan badan jalan yang jelas. Akses menuju dermaga tersedia di sejumlah titik, memperlihatkan bagaimana pergerakan manusia dan barang menjadi bagian penting dalam perkembangan kota.

Di kawasan Lariverpark, rumah-rumah permanen milik warga Belanda dibangun dengan mengadopsi arsitektur Eropa yang dipadukan dengan unsur setempat.

Penataan kawasan permukiman tersebut relatif lebih terencana dibandingkan sejumlah kawasan perdagangan dan permukiman masyarakat Tionghoa serta penduduk lokal.

Sementara itu, kawasan sekitar istana kesultanan, Kampung Dalam, dan Masjid Jamik tidak mengalami perkembangan fisik sebesar Tanah Seribu.

Jejak kolonial dalam wajah kota

Sebagai ibu kota Keresidenan Borneo Barat, Pontianak menjadi pusat administrasi pemerintahan kolonial yang mewakili kekuasaan Hindia Belanda di Batavia.

Kantor Residen di kawasan Lariverpark, yang kini berada di sekitar Jalan Rahadi Osman, menjadi salah satu simbol penting kekuasaan tersebut.

Bangunan itu memiliki halaman luas dan mengusung arsitektur kolonial Indo-Eropa, dilengkapi serambi serta ruang pertemuan untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

Dua setengah abad lebih perjalanan Pontianak memperlihatkan perubahan kota yang berlangsung melalui berbagai lapisan sejarah.

Sungai Kapuas, kawasan Tanah Seribu, benteng, dermaga, jalan, dan bangunan pemerintahan menjadi bagian dari jejak panjang pembentukan kota.

Dalam perjalanan menuju usia 255 tahun, sejarah tersebut mengingatkan bahwa wajah Pontianak hari ini bukan terbentuk dalam sekejap.

Kota ini tumbuh melalui pertemuan kekuasaan, perdagangan, mobilitas masyarakat, dan perubahan tata ruang yang meninggalkan jejak hingga masa kini.

Tulisan: Syafaruddin Daeng Usman, sejarawan.