Trending

48 OPD Sumbar Raih Predikat A SAKIP 2026

48 OPD Sumbar Raih Predikat A SAKIP 2026
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah pada rapat evaluasi kinerja perangkat daerah di Padang (Foto: Biro Adpim)

Padang-Spektroom : Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah peraih Predikat A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2026.

Penyerahan dilakukan di sela rapat evaluasi kinerja perangkat daerah di Aula Kantor Gubernur, Minggu (27/9/2026). Sebanyak 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat meraih penghargaan. Rinciannya, 16 OPD berhasil mempertahankan Predikat A tiga tahun berturut-turut sejak 2024 hingga 2026, dan 32 OPD baru meraih Predikat A tahun ini. OPD yang mempertahankan Predikat A tiga tahun berturut-turut di antaranya Dinas Kehutanan, RSJ Prof. HB. Sa'anin, Bappeda, Inspektorat Daerah, Badan Kesbangpol, Biro Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Kepegawaian Daerah. Gubernur menegaskan predikat SAKIP bukan sekadar capaian administratif, melainkan cerminan kerja pemerintah yang terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. “Capaian ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki kinerja. Akuntabilitas bukan hanya soal mendapatkan predikat, tetapi bagaimana setiap program yang dilaksanakan benar-benar terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Mahyeldi. Ia meminta OPD yang sudah meraih Predikat A untuk mempertahankan kinerja, sementara OPD yang belum meraih agar menjadikan ini sebagai pemacu peningkatan kualitas program. “OPD yang telah berhasil meraih predikat A harus mampu mempertahankannya. Sementara bagi yang belum, ini harus menjadi motivasi agar kedepan kualitas kinerjanya menjadi lebih baik,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Mahyeldi juga menyerahkan cenderamata kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Besri Rahmad, yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Oktober 2026. Pemberian cenderamata tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Besri selama memimpin Dinas Dukcapil Sumbar.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno