Ambon Raih Insentif Rp1 Miliar dari Pengelolaan Sampah, Kinerja Stunting Juga Diapresiasi
Ambon-Spektroom : Kerja keras Pemerintah Kota Ambon dalam menangani persoalan sampah dan stunting mulai membuahkan hasil.
Kota Ambon disebut menempati peringkat ketiga dalam penanganan sampah tingkat nasional dan menerima insentif sebesar Rp1 miliar. Di sektor kesehatan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga mencatat capaian terbaik dalam penilaian penanganan stunting.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Ambon karena dinilai mencerminkan kerja lapangan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ambon Robby Sapulette dalam apel pagi yang berlangsung di halaman belakang Balai Kota AmbonAmbon, Senin (20/09/2026) .
Pemkot memberikan penghargaan khusus kepada jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) yang dinilai konsisten menangani persoalan persampahan. Kinerja tersebut turut berkontribusi terhadap diperolehnya insentif Rp1 miliar serta posisi ketiga dalam penilaian penanganan sampah di tingkat nasional.
“Atas kerja-kerjanya sehingga kita kemarin baru menerima bantuan ataupun insentif sebesar Rp1 miliar, dan kita berada pada peringkat ketiga dalam penanganan sampah di kota Indonesia,” ujar perwakilan Pemkot Ambon.
Namun, pemerintah mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat aparatur bekerja hanya demi mengejar penghargaan.
“Penghargaan itu cuma bonus. Satu miliar itu cuma bonus. Kita melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya.
Di sisi lain, keberhasilan penanganan stunting juga menjadi sorotan. TPPS bersama OPD terkait disebut berhasil meraih capaian terbaik dalam penilaian penanganan stunting.
Pemkot mengakui, kerja lapangan sebenarnya telah dilakukan sejak sebelumnya. Persoalannya, hasil kerja tersebut belum maksimal tercermin dalam penilaian karena sistem pelaporan yang belum berjalan baik.
“Selama ini memang kita sudah bekerja, tetapi kita terkendala dengan penyampaian kerja-kerja kita. Bukan karena kemarin-kemarin kita tidak bekerja, kita bekerja. Tetapi karena kita tidak melakukan pelaporan dengan baik,” jelasnya.
Perbaikan pelaporan kemudian membuat capaian kerja lapangan dapat terdokumentasi dan masuk dalam penilaian.
Pemkot Ambon meminta DLHP, TPPS dan seluruh OPD terkait mempertahankan capaian tersebut. Bagi pemerintah, penghargaan harus menjadi pemicu untuk memperbaiki pelayanan, bukan tujuan akhir dari pekerjaan aparatur. (EM)
