Trending

Bimtek DPRD Kota Ambon, Bahas Penyelarasan Pokir dengan RKPD, KUA-PPAS dan APBD

Bimtek DPRD Kota Ambon, Bahas Penyelarasan Pokir dengan RKPD, KUA-PPAS dan APBD
Bimtek “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”, Sabtu (14/11/2026). (Foto: Diskominfo)

Ambon–Spektroom: DPRD Kota Ambon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”, Sabtu (14/11/2026), bertempat di Hotel Santika Ambon.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam mengoptimalkan penyusunan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) agar selaras dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Pemerintah Kota Ambon.

Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan arah, tujuan, strategi, serta kebijakan pemerintah dalam periode tertentu.

Menurutnya, sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki peran strategis untuk terlibat secara substantif dalam proses perencanaan pembangunan melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyusunan Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan anggaran, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta belum optimalnya sinkronisasi prioritas pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah.

"Usulan pokok-pokok pikiran harus sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, serta dikelola secara transparan, akuntabel, tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Alfian.

Ia mengatakan, Bimtek tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meninjau kembali mekanisme, tahapan dan regulasi pengelolaan pokok-pokok pikiran dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Ambon.

Kedua, meningkatkan kualitas penjaringan, penghimpunan dan pengusulan aspirasi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Ketiga, memperkuat sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon dalam proses perencanaan pembangunan. Peserta kegiatan terdiri dari anggota DPRD Kota Ambon, pendamping reses dan staf Sekretariat DPRD Kota Ambon.

Sementara narasumber yang dihadirkan yakni Direktur Kedua KD di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Alfian menambahkan, pelaksanaan Bimtek dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung melalui pemaparan materi dan diskusi panel, sedangkan sesi kedua dilanjutkan dengan forum diskusi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourist Tamaela, dalam sambutannya menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah melalui fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Menurutnya, salah satu instrumen strategis DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan mendukung perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan pokok-pokok pikiran.

Ia menegaskan, Pokir DPRD bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat (RDP), maupun berbagai kegiatan kedewanan lainnya. Karena itu, tema Bimtek yang diangkat dinilai sangat relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah saat ini.

"Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan pokok-pokok pikiran DPRD selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik RKPD, KUA-PPAS maupun APBD, tanpa keluar dari koridor regulasi yang berlaku," ungkap Mourist.

Mourist juga berharap kehadiran para narasumber dapat memberikan pendalaman teknis mengenai mekanisme penyelarasan Pokir dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan maupun permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Ambon," tegasnya.

Ia berharap melalui Bimtek ini, penyusunan Pokir DPRD Kota Ambon ke depan semakin berkualitas, terarah, transparan dan dapat terintegrasi dengan program prioritas pemerintah daerah. Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Ambon dengan tema Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Mourist Tamaela.(EM)

Berita terkait

Waspada! BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem dan Bibit Siklon 96S di Sumatera Barat (14–16 November 2026)

Waspada! BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem dan Bibit Siklon 96S di Sumatera Barat (14–16 November 2026)

Padang - Spektroom : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau) mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem pada tanggal 14 hingga 16 November 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Decky Irmawan, menjelaskan bahwa potensi cuaca ini dipicu oleh sejumlah dinamika atmosfer: Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO)

Diah Utami, Heriyoko
Wali Kota Palangka Raya Lantik Said Zain Bachsin sebagai Kepala DPKUKMP, Tekankan Penguatan UMKM dan Stabilitas Harga

Wali Kota Palangka Raya Lantik Said Zain Bachsin sebagai Kepala DPKUKMP, Tekankan Penguatan UMKM dan Stabilitas Harga

Palangka Raya-Spektroom : Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Said Zain Bachsin sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya. Pelantikan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) malam di Aula Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka

Polin, Heriyoko
Hak Menyatakan Pendapat 120 Anggota DPR: Ketika Ketua Umum Partai Seolah Cuci Tangan

Hak Menyatakan Pendapat 120 Anggota DPR: Ketika Ketua Umum Partai Seolah Cuci Tangan

Pontianak - Spektroom : Bergulirnya proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang melibatkan 120 anggota DPR RI menjadi perhatian publik, termasuk kalangan praktisi hukum di Kalimantan Barat. Fenomena ini tidak sekadar menghadirkan dinamika politik di parlemen, tetapi juga membuka kembali pertanyaan mendasar tentang siapa sesungguhnya pemegang kendali kekuasaan politik di Indonesia. Peristiwa ini

Apolonius Welly, Heriyoko