Bodewin : Aktor di Balik Kenaikan Pangkat Ilegal Segera di Ungkap
Ambon-Spektroom: Dugaan praktik penerbitan SK kenaikan pangkat ilegal di lingkungan Pemerintah Kota Ambon semakin mengerucut. Inspektorat menemukan 45 SK bermasalah yang diduga tidak melalui prosedur kepegawaian resmi. Kini, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena ingin kasus tersebut dibuka lebih jauh melalui proses hukum.
Temuan itu disampaikan Bodewin dalam keterangan pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), didampingi Sekretaris Kota Robby Sapulette dan Kepala Inspektorat Selly Kalahatu.
Bukan hanya jumlah dokumen yang menjadi perhatian. Hasil pemeriksaan sementara juga mengidentifikasi dugaan keterlibatan sejumlah pihak dengan peran berbeda. Bahkan, potensi kerugian keuangan daerah akibat kenaikan pangkat yang tidak sesuai prosedur mencapai Rp24,6 juta.
Bodewin menjelaskan, persoalan utama terletak pada proses penerbitan SK yang tidak mengikuti mekanisme resmi. Padahal, setiap usulan kenaikan pangkat ASN wajib melewati verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memperoleh Pertimbangan Teknis (Pertek) sebelum SK diterbitkan.
Dalam pemeriksaan, sejumlah guru mengaku menerima SK bermasalah melalui seseorang berinisial G. Namun, hingga kini, pihak yang mencetak dokumen tersebut belum berhasil diketahui.
"Kita belum menemukan siapa yang mencetak SK ini. Yang kita dapatkan dari pengakuan para guru, mereka menerima dokumen tersebut dari G," ungkap Bodewin.
Karena itu, ia meminta agar hasil audit Inspektorat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih dalam, termasuk kemungkinan adanya aliran uang dan keterlibatan pihak lain.
Pemkot juga akan meminta BKPSDM memeriksa seluruh dokumen kepegawaian selama satu tahun terakhir agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
Kepala Inspektorat Selly Kalahatu menegaskan, pihaknya hanya berwenang mengungkap temuan berdasarkan ruang lingkup audit. Penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Bagi Pemkot Ambon, pengungkapan 45 SK tersebut bukan akhir pemeriksaan. Justru, ini menjadi awal untuk membongkar persoalan secara menyeluruh dan memastikan tata kelola kepegawaian berjalan sesuai aturan.
