Bukan Sekadar Aplikasi, SMaRT BIDKUM Jadi Strategi Polda Kalbar Tingkatkan Profesionalitas Polisi
Pontianak-Spektroom : Polda Kalimantan Barat terus melakukan pembenahan internal untuk memperkuat profesionalitas personel kepolisian, khususnya dalam menghadapi dinamika persoalan hukum yang semakin kompleks.
Melalui inovasi SMaRT BIDKUM, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalbar menghadirkan sistem pengelolaan pengetahuan hukum yang mengintegrasikan pendampingan, advokasi, pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi.
Inovasi yang diluncurkan pada 27 Oktober 2026 tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas Fungsi Hukum Polri agar mampu memberikan dukungan hukum secara cepat, tepat, terukur, dan akuntabel.
Peluncuran SMaRT BIDKUM diperkuat melalui Surat Telegram Kapolda Kalbar Nomor ST/829/X/HUK.1.1.1./2026. Sosialisasi inovasi ini juga mulai dilakukan di berbagai Seksi Hukum Polres dan Polresta jajaran melalui pemasangan standing banner yang memuat pengenalan aplikasi, manfaat layanan, hingga petunjuk penggunaannya.
SMaRT BIDKUM merupakan akronim dari Sinergi, Modernisasi, Advokasi, Responsif, dan Terampil.
Sistem ini dirancang sebagai pusat manajemen pengetahuan hukum yang memberikan kemudahan bagi personel untuk mengakses regulasi, referensi, dokumen hukum, materi pembelajaran, hingga layanan informasi berbasis Question and Answer (Q&A).
Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar, Kombes Pol Laba Meliala, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penguatan Fungsi Hukum menjadi kebutuhan penting dalam memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Fungsi Hukum Polri harus mampu hadir memberikan dukungan hukum yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui SMaRT BIDKUM, kami ingin membangun pola kerja yang tidak hanya mengandalkan pengalaman individu, tetapi juga sistem pembelajaran, standardisasi, dan pengelolaan pengetahuan yang dapat digunakan bersama,” ujarnya.
Lebih dari sekadar menyediakan informasi hukum, inovasi ini juga mendorong budaya belajar dari pengalaman penanganan perkara.
Project Leader SMaRT BIDKUM, AKBP Aswandi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengembangan sistem tersebut dilengkapi pedoman pendampingan dan advokasi hukum, bank template, forum review perkara, serta dokumentasi lesson learned.
Dengan mekanisme tersebut, pengalaman penanganan perkara dapat dihimpun menjadi pengetahuan bersama sehingga menjadi referensi bagi personel dalam menghadapi persoalan hukum berikutnya.
“Tujuannya sederhana, agar personel semakin mudah memperoleh pengetahuan hukum, memiliki standar kerja yang lebih seragam, dan semakin siap memberikan pendampingan serta advokasi hukum secara profesional,” jelas Aswandi.
Pengembangan inovasi ini juga melibatkan Fungsi Hukum Polres jajaran dan pemangku kepentingan eksternal melalui diskusi hukum, pembaruan regulasi, berbagi pengetahuan, serta peningkatan kompetensi.
Melalui SMaRT BIDKUM, Polda Kalbar berharap penguatan kualitas sumber daya manusia bidang hukum tidak berhenti pada pemanfaatan aplikasi, tetapi berkembang menjadi budaya kerja yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Langkah ini sekaligus mempertegas semangat " Polisi Bersama Masyarakat", dengan memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian mendapatkan dukungan hukum yang kuat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
