Kapolres Landak Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru, Tekankan Keadilan Restoratif
Landak-Spektroom : Polres Landak memperkuat pemahaman hukum masyarakat menyusul berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
Sosialisasi ini sekaligus menjadi upaya membangun kesadaran hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., menggelar tatap muka bersama para kepala desa, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas), serta Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Landak, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang BKPM Polres Landak mulai pukul 09.00 WIB tersebut membahas perubahan sistem hukum pidana nasional, termasuk penerapan mekanisme " Restorative Justice " atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.
Dalam sambutannya, AKBP Devi menjelaskan, pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026 merupakan tonggak penting pembaruan sistem hukum Indonesia.
Menurutnya, perubahan tersebut menandai peralihan dari sistem hukum pidana warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan Pancasila dan kearifan lokal.
“Ini menjadi momentum bersejarah karena Indonesia mulai meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal,” ujar Devi.
Kapolres menegaskan, salah satu aspek penting dalam pembaruan hukum tersebut adalah pendekatan keadilan restoratif.
Penanganan perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan hubungan sosial.
Melalui pendekatan ini, korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat dapat dilibatkan untuk mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan.
Namun, Devi mengingatkan bahwa penerapan " Restorative Justice " tidak dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana.
Mekanisme tersebut harus memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak disalahgunakan.
Ia juga mengajak KBPP Polri dan Pokdarkamtibmas menjadi mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi hukum secara benar kepada masyarakat.
“Saya mengajak seluruh keluarga besar dan mitra Polri untuk menjadi duta informasi yang baik. Sosialisasikan perubahan hukum ini dengan bahasa yang mudah dipahami,” tegasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Seksi Hukum dan Satuan Reserse Kriminal Polres Landak, serta sesi diskusi dan tanya jawab.
Melalui sosialisasi ini, Polres Landak berharap sinergi kepolisian, pemerintah desa, dan elemen masyarakat semakin kuat, sehingga pembaruan hukum dapat dipahami secara tepat dan mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif.
