Tekan Kecelakaan dan Kerusakan Jalan, Penanganan ODOL Butuh Integrasi Data Lintas Instansi
Spektroom: Penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, didukung integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini penting untuk menekan risiko kecelakaan, melindungi infrastruktur jalan, sekaligus mewujudkan target Indonesia Zero ODOL.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menjelaskan bahwa angkutan barang menempati urutan kedua sebagai kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan, setelah sepeda motor.
“Berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah Bappenas pada 2025, keterlibatan angkutan barang dalam kecelakaan mencapai 10,5 persen, sedangkan sepeda motor sebesar 77,4 persen. Sementara itu, angka kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan menyebabkan rata-rata tiga orang meninggal dunia setiap jam,” ungkap Djoko kepada Spektroom, Rabu (11/11/2026).
Djoko juga menyoroti hasil pemantauan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) HUB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat periode 11 September hingga 8 Oktober 2026. Dalam 28 hari, tercatat 47.361 kasus kelebihan muatan dengan total kelebihan mencapai 454 ribu ton.
Sebanyak 84,3 persen pelanggaran merupakan kelebihan muatan di atas 20 persen dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), dengan rata-rata kelebihan 9,59 ton per kasus.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pelanggaran ODOL bukan lagi persoalan insidental. Kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih membahayakan pengguna jalan serta mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
“Untuk itu, perlu integrasi data nasional yang menghubungkan informasi kendaraan, perizinan, infrastruktur, muatan, hingga penindakan hukum,” ujarnya.
Djoko menjelaskan, integrasi data tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian Perhubungan menyediakan data kendaraan, perizinan, pengujian, dan jembatan timbang. Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan data kondisi jalan, jembatan, serta pemantauan beban kendaraan melalui Weigh In Motion (WIM). Sementara Kementerian Dalam Negeri mendukung integrasi data pengujian kendaraan bermotor.
Kepolisian memiliki data registrasi kendaraan dan penindakan melalui ETLE, sedangkan Kejaksaan mengelola data perkara hingga putusan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan mendukung data perusahaan karoseri, kawasan industri, jenis muatan, serta distribusi barang.
Selain itu, Danantara Indonesia berperan dalam penyediaan data subsidi BBM angkutan barang, sementara Badan Usaha Jalan Tol menyediakan data deteksi kendaraan dan pemantauan WIM di ruas tol.
“Upaya menekan kendaraan ODOL bukan semata-mata persoalan ketertiban angkutan barang, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan nyawa manusia dan melindungi infrastruktur negara dari kerugian berkepanjangan,” tandasnya.
(Ciptati Handayani)
