Dandim 1425/Jeneponto Dampingi Tim BPK RI dan Kemenhan Verifikasi langsung Lahan Rencana Yon TP
Jeneponto-Spektroom : Survei dan Verifikasi Rencana Lahan Pembangunan Yonif TP di Kabupaten Jeneponto oleh Tim BPK RI dan Kemenhan menjadi agenda lapangan yang dilakukan untuk melihat langsung kondisi lahan yang diusulkan, Kamis (8/10/2026).
Tim dipimpin Wakil Penanggung Jawab II Athur Saragi, S.E., Ak., M.Si., CSFA., CLA., ChFA., bersama rombongan, dengan pendampingan Kodim 1425/Jeneponto.
Rombongan terlebih dahulu tiba di Makodim 1425/Jeneponto dan disambut Dandim 1425/Jeneponto Letkol Inf Abdul Muthalib Tallasa bersama stakeholder terkait.
Dari Makodim, tim kemudian menuju lokasi untuk melihat kondisi lahan secara langsung dan melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi yang sebelumnya telah diusulkan.
Di lokasi, rombongan disambut Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar, Camat Bontoramba serta warga. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari proses melihat secara langsung kondisi lahan, sekaligus mendengarkan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat terkait rencana pembangunan Yon TP.
Dandim 1425/Jeneponto Letkol Inf Abdul Muthalib Tallasa menyampaikan bahwa kunjungan tersebut melibatkan Tim Kemenhan RI, BPK RI serta pihak Pertanahan Sulsel untuk melihat langsung lokasi rencana pembangunan Yon TP, termasuk luas lahan dan kondisi lainnya.
“Yang dilihat, dipantau dan didokumentasikan hari ini menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Jadi, apa yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk masyarakat,” ujar Dandim di lokasi.
Menanggapi masukan warga mengenai kesejahteraan masyarakat, Dandim menjelaskan bahwa apabila pembangunan Yon TP terealisasi, keberadaan satuan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ada sekitar 600 prajurit yang nantinya akan berdomisili, kemudian ada ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Ini bisa memberikan manfaat bagi warga, termasuk perputaran ekonomi yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat. Kami tidak menyengsarakan masyarakat, tetapi mensejahterakan masyarakat. Olehnya itu kami hadir di sini,” tegasnya.
Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar turut menyampaikan bahwa kehadiran rombongan di lokasi bertujuan untuk melihat dan mendengarkan kondisi lapangan secara langsung.
“Kedatangan ini hanya melihat langsung lokasi perencanaan, tidak ada kegiatan lain,” singkatnya.
Sementara itu, Perwakilan Tim BPK RI menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi setiap lahan yang telah diusulkan terkait rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), baik yang telah diusulkan hingga tingkat Mabes Angkatan Darat maupun Kementerian Pertahanan.
“Di sini kami hanya memotret kondisi sebenarnya, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya berdasarkan data sekunder. Apa yang kami temukan di lapangan akan disampaikan kepada pimpinan. Kami belum dapat memberikan jawaban karena tindak lanjut dan koordinasi menjadi kewenangan pimpinan,” jelasnya.
Di tengah proses peninjauan, salah seorang warga yang akrab dipanggil Kareng Ledeng menyampaikan masukan mengenai kondisi lahan dan mata pencaharian masyarakat.
“Lahan hutan dan Gunung ini yang rencana akan dibangun Yon TP, sudah puluhan tahun tetap dimanfaatkan untuk menanam jagung dan menjadi sumber penghidupan warga.” ungkapnya.
Masyarakat, kata Kareng Ledeng, tidak menolak pembangunan Batalyon, namun memohon agar lokasi lain dapat dipertimbangkan, termasuk adanya lahan lebih dari 80 hektare yang disebut sebagai kawasan hutan lindung, dengan mempertimbangkan kondisi lahan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. pungkasnya.
