Demokrat Menahan Diri, Bola Panas Pengganti Gibran Kini di Tangan Prabowo dan MPR
Jakarta - Spektroom : Suasana di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pada Jumat (13/11/2026) sore tampak tenang, meski suhu politik nasional tengah menghangat.
Sehari sebelumnya, kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI resmi bergulir ke meja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyisakan ruang kosong di posisi orang nomor dua di Indonesia.
Di tengah ramainya spekulasi publik mengenai sosok pengganti Gibran, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampil memberikan kepastian sikap partainya. Melalui konferensi pers, AHY menegaskan bahwa partainya tidak akan menyodorkan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujar AHY di hadapan awak media.
Langkah menahan diri ini diambil bukan tanpa pertimbangan matang. AHY mengungkapkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta selaras dengan konstitusi internal partai. Bagi Demokrat, merujuk pada aturan main negara adalah langkah paling bijak di tengah situasi transisi.
Mengembalikan Proses pada Rel Konstitusi
Kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa bakti memang merupakan peristiwa ketatanegaraan yang krusial. Namun, konstitusi Indonesia telah menyiapkan peta jalan yang jelas untuk mengatasinya. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden
Pijakan hukum inilah yang menjadi dasar sikap Partai Demokrat. AHY menilai, hak pengusulan sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara, sementara kewenangan memilih adalah mandat konstitusional MPR.
"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tutur AHY.
Ia pun menitipkan pesan agar dinamika elite politik tidak merembet menjadi kegaduhan yang mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
"Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegasnya.
Menghitung Mundur Tenggat 14 dan 60 Hari
Saat ini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pimpinan MPR. Hingga Jumat petang, Presiden Prabowo belum mengumumkan maupun menyerahkan dua nama kandidat pendampingnya ke parlemen.
Di sisi lain, roda mekanisme di Senayan mulai bersiap. Sebagaimana disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam laporan Kompas TV, pihak MPR tidak serta-merta langsung meminta nama. Lembaga tinggi negara tersebut akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk memproses surat pengunduran diri yang masuk pada Kamis (12/11/2026) kemarin, sebelum menerbitkan surat permintaan resmi kepada Presiden.
Mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, terdapat dua batas waktu krusial dalam proses ini:
• Maksimal 14 hari: Tenggat waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon pengganti terhitung sejak surat permintaan dari MPR diterbitkan.
• Paling lambat 60 hari: Batas waktu bagi MPR sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menggelar sidang paripurna khusus guna memilih dan melantik Wakil Presiden definitif.
Menanti Kejutan di Akhir Tenggat
Sikap Partai Demokrat yang memilih tidak menyodorkan nama menjadi sinyal awal bagaimana partai-partai koalisi merespons situasi ini. Alih-alih membuka bursa pencalonan ke ruang publik, ruang kompromi dan pertimbangan strategis kini mengerucut di lingkaran Presiden Prabowo Subianto.
Publik kini menanti bagaimana Presiden Prabowo menggunakan hak konstitusionalnya dalam menentukan dua figur terbaik. Apakah dua nama tersebut akan merepresentasikan keseimbangan politik koalisi, atau justru membawa kejutan baru bagi arah pemerintahan ke depan, jawabannya akan teruji dalam hitungan hari sesuai koridor konstitusi.
