Dugaan Penyelewengan Solar DLH Surabaya Kontongi 11 Nama Ditelusuri
Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini menelusuri 11 nama lain yang disebut dalam pemeriksaan terhadap dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penanganan kasus tersebut tidak akan berhenti pada dua orang yang telah diamankan. Penelusuran akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik yang diduga telah terjadi sejak sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak),” kata Eri, Jumat (13/11/2026).
Eri meminta dugaan penyimpangan tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan. Menurutnya, penggunaan fasilitas dan anggaran negara harus dipastikan sesuai peruntukannya karena bersumber dari uang rakyat.
Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, pemeriksaan awal terhadap dua pengemudi menemukan adanya 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ujar Fikser.
Modus yang digunakan yakni memindahkan solar dari tangki truk pengangkut sampah ke dalam galon untuk kemudian dijual kepada penadah. Solar tersebut merupakan BBM subsidi yang dialokasikan bagi kendaraan pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
Berdasarkan informasi awal DLH, solar yang dialihkan diduga dijual kembali kepada petani untuk kebutuhan mesin diesel, termasuk menyedot air. Dua pengemudi yang tertangkap mengaku memperoleh uang sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan tersebut.
DLH telah menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Sejumlah pihak mulai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Kasus ini diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan penyalahgunaan BBM subsidi.
Dua pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tertangkap juga diusulkan mendapat sanksi berat, termasuk pemberhentian melalui prosedur kepegawaian.
Sebagai pencegahan, DLH memperketat pengawasan terhadap sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah tersebut, 120 kendaraan pengangkut sampah TPS-TPA menggunakan solar subsidi. Pengawasan dilakukan melalui pemasangan GPS untuk menghitung jarak tempuh, ritasi, dan kebutuhan BBM setiap kendaraan.
