Trending

DJP Jateng I Ajak Media Perkuat Pemahaman Masyarakat tentang Regulasi Pajak

DJP Jateng I Ajak Media Perkuat Pemahaman Masyarakat tentang Regulasi Pajak
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar mengajak insan media memperkuat penyebarluasan informasi perpajakan. (Foto : Karindra).

Semarang-Spektroom : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mengajak insan media memperkuat penyebarluasan informasi perpajakan agar masyarakat lebih memahami regulasi dan berbagai kebijakan terbaru pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 7 Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi sekaligus pembekalan bagi jurnalis terkait sejumlah kebijakan perpajakan, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat, berimbang, dan mudah dipahami.

Sejumlah regulasi dibahas, antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang persyaratan menjadi kuasa wajib pajak dan PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengenai konsultan pajak serta pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.

Dalam ketentuan tersebut, wajib pajak dapat menunjuk kuasa dari kalangan konsultan pajak, suami atau istri, keluarga sedarah atau semenda hingga derajat kedua, maupun pihak lain yang memenuhi persyaratan. Penunjukan dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus secara elektronik atau tertulis.

Pembahasan juga mencakup profesionalisme konsultan pajak, mulai dari klasifikasi izin tingkat A, B, dan C, pengembangan kompetensi berkelanjutan, keanggotaan asosiasi profesi, hingga pembinaan dan pengawasan.

Ketua IKPI Pengurus Daerah Jawa Tengah M. S. Umbaran turut berbagi pengalaman mengenai praktik profesi konsultan pajak, pendampingan wajib pajak, serta pentingnya integritas dalam memberikan layanan perpajakan.

Materi lain yang menjadi perhatian adalah Program Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Kebijakan ini memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif, termasuk denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan persyaratan dan periode tertentu.

Untuk penyampaian secara sukarela SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa sampai September 2026 berstatus kurang bayar, pengurangan sanksi mencapai 100 persen apabila kewajiban diselesaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Besaran pengurangan menjadi 50 persen untuk periode 1 Januari–31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April–30 Juni 2027.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui Srawung Bareng ini, kami berharap rekan media memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan program DJP, sekaligus wawasan praktis dari para narasumber,” kata Arif.

Ia berharap sinergi dengan media terus terjalin sehingga informasi perpajakan dapat tersampaikan secara tepat dan mendorong peningkatan pemahaman serta kepatuhan wajib pajak.

Berita terkait

Silaturahmi ke Kajati Sumbar, KONI dan Perbakin Bahas Pembinaan Atlet hingga Perizinan Senjata Api Olahraga

Silaturahmi ke Kajati Sumbar, KONI dan Perbakin Bahas Pembinaan Atlet hingga Perizinan Senjata Api Olahraga

Padang–Spektroom : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat bersama Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sumbar menjalin silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi ajang diskusi mengenai perkembangan olahraga di

Rafles