Trending

Sisa Sebulan, DPRD Sawahlunto Desak PUPR Kejar Proyek Tertunda, Sorotan Mitigasi Bencana

Sisa Sebulan, DPRD Sawahlunto Desak PUPR Kejar Proyek Tertunda, Sorotan Mitigasi Bencana
Ketua DPRD Sawahlunto, Susi Haryati. (Foto: Riswan/Spektroom)

Sawahlunto-Spektroom : DPRD Kota Sawahlunto menggelar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bersama OPD terkait dan TAPD, Senin (16/11/2026). Hal ini disampaikan Susi Haryati kepada Spektroom, Selasa (17/11/2026) sebelum dimulainya rapat lanjutan pembahasan pada evaluasi APBD Murni, percepatan kegiatan tertunda, serta kejelasan aset dan layanan publik.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan yang tertunda harus dikejar, tetapi tetap dalam koridor aturan," ujar Susi.

DPRD menilai penundaan kegiatan masih dapat ditoleransi sepanjang tidak menyalahi aturan, kecuali mitigasi bencana. Menurut Susi, mitigasi bencana adalah prioritas mutlak. Jika tidak dilaksanakan, daerah tidak hanya kehilangan anggaran akibat pemangkasan, tetapi juga merugi dari sisi kesiapsiagaan.

Karena itu, dewan mendesak Pemko melalui Dinas PUPR segera mempercepat kegiatan yang belum terlaksana, termasuk memanggil kontraktor pelaksana. Dengan sisa waktu sekitar satu bulan menuju penutupan buku Desember, sejumlah paket tender masih harus dikejar.

"Terkait pergeseran anggaran, DPRD menjelaskan pergeseran sebelum perubahan dilakukan melalui Perwako yang dilaporkan ke DPRD. Jika waktu masih memungkinkan dan sesuai KUA-PPAS, akan dibahas bersama melalui perubahan APBD" tambahnya.

Pemko menyampaikan kendala pada sejumlah kegiatan bersumber DAK dan DAK Sawit. Kegiatan tersebut belum masuk APBD 2027 dan masih dalam proses peninjauan.

Rapat juga menyoroti kerusakan jalan akibat pipa PDAM pecah atau bocor. Perbaikan dan pengecoran ulang sedang ditangani PUPR, sementara Pemprov berencana melakukan perbaikan lanjutan awal tahun mendatang karena anggaran tahun berjalan telah habis. Khusus Jalan Simpang Muara Baling yang merupakan jalan provinsi dan dikerjakan pada 2025, masih ada bagian rusak dan telah dikoordinasikan untuk penanganan sementara.

Menurut Susi Haryati, Dewan juga mempertanyakan status pengelolaan bangunan pasar lantai 1 dan 2 yang sempat dilaporkan disewakan, apakah di bawah Bagian Umum atau Dinas Koperasi. Aset yang tidak termanfaatkan optimal diminta segera dilelang atau diputuskan status hukumnya agar nilainya tidak menyusut.

Untuk museum, Dinas Kebudayaan memaparkan Museum Gudang Ransum dan Museum Suro berstatus pinjam pakai dari PTBA tanpa sewa, sedangkan Museum Kereta Api menyewa Rp113 juta per tahun. Bunker di bawah Masjid Agung telah dikaji layak menjadi objek wisata dan membutuhkan pengelolaan lanjutan sekitar Rp200 juta.

Di sektor kesehatan, dibahas penambahan 8 dokter spesialis rujukan dan 2 dokter subspesialis, alokasi obat dan BHP, renovasi ruang rawat paru, serta pelatihan tenaga medis dan perawat spesialis/ICU.

Susi menegaskan pembahasan akan dilanjutkan secara cermat agar APBD 2027 tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Sawahlunto. (Ris1)

Berita terkait

Silaturahmi ke Kajati Sumbar, KONI dan Perbakin Bahas Pembinaan Atlet hingga Perizinan Senjata Api Olahraga

Silaturahmi ke Kajati Sumbar, KONI dan Perbakin Bahas Pembinaan Atlet hingga Perizinan Senjata Api Olahraga

Padang–Spektroom : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat bersama Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sumbar menjalin silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi ajang diskusi mengenai perkembangan olahraga di

Rafles